Dolar AS Capai Rp 14.800 di Era Jokowi, Apa Dampaknya ke Politik?

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menyentuh angka Rp 14.800 di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jumlah tersebut telah menyentuh level terendahnya semenjak 20 tahun lalu.

Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari ini (4/9/2018), 1 USD mencapai Rp 14.841,00. Melemahnya nilai tukar dolar terjadi di tahun politik di mana Jokowi kembali maju ke Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin. Terlebih, waktu penetapan capres/cawapres oleh KPU tinggal menghitung hari, yakni tanggal 20 September 2018. Lantas, bagaimana dampaknya secara politik?

Baca juga: Ini Biang Kerok Rupiah Keok Lawan Dolar AS

Anggota Komisi Keuangan DPR dari F-PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD bisa 'dimainkan' lawan politik Jokowi sebagai pelemahan strategi koordinasi antara BI dan pemerintah.

Anggota Komisi Keuangan DPR dari F-PDIP Hendrawan Supratikno. Foto: Agung Pambudhy

"Secara politik, tentu depresiasi rupiah terhadap dolar dapat dimainkan sebagai bentuk kelemahan strategi pembangunan dan koordinasi antara BI dan pemerintah. Isu lain adalah inflasi yang mungkin akan naik," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin (3/9) malam.

"Kami minta sejumlah langkah dilakukan lebih tegas (decisive). Kebijakan-kebijakan terkait pengendalian devisa, insentif bagi perbanyakan suplai valuta dan devisa hasil ekspor (DHE), menjamin pembayaran utang korporat, dan lain-lain agar diatur secara antisipatif," sebutnya.

Baca juga: Waspada, Dolar AS Makin Dekati Posisi Krismon 1998

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dari F-Gerindra Soepriyatno mengusulkan pemerintah membuat kebijakan pengetatan. Jika nantinya terjadi dampak politik seperti demo besar-besaran, menurut Soepriyatno itu sudah memberikan lampu merah bagi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dari F-Gerindra Soepriyatno. Foto: dok. detikcom

"Saya bilang kalau itu terjadi, parah sudah. Lebih parah dari tahun 1998. Kalau 1998 itu swasta banyak pinjam, sekarang BUMN sama pemerintah. Utang BUMN saja Rp 2000 triliun. Ini utang BUMN mau kita jual semua? Apakah bank-bank kita mau diserahkan ke luar negeri. Kebijakan pengetatan ikat pinggang ini penting," tuturnya.

Terkait mengamuknya dolar AS, pemerintah menjelaskan koordinasi dengan BI dan OJK terus ditingkatkan. Sinergi yang dimaksud adalah dari sisi informasi yang disampaikan ke publik khususnya mengenai kebijakan stabilitas. Sehingga pemerintah dan otoritas moneter serta OJK bisa saling menyesuaikan, baik dari sisi pasar surat berharga, portfolio, nilai tukar, dan kemudian dinamika sektor riil seperti ekspor dan impor.

"Nah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol. Makanya, kami bersama Mendag dan Menperin melihat komposisi dari komoditas yang selama ini diimpor namun nilai tambah ke perekonomian tidak banyak," ujar Menkeu Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).


Simak Juga 'Dolar Capai Rp 14.800, Harga Ponsel Masih Normal':

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/elz)