MUI: Perang Tagar Pilpres Banyak Mudarat Ketimbang Manfaat

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti perang tagar berbau pilpres di media sosial. MUI menyayangkan fenomena tersebut dan meminta semua pihak mengedepankan keutuhan bangsa.

"Kami merasa prihatin mencermati kondisi kebangsaan akhir-akhir ini yang menampilkan gejala perpecahan bangsa dengan menguatnya kotak-kotak kepentingan politik yang bernuansa ideologis. Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa," ujar Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Senin (3/9/2018).

Meski kegiatan kampanye pilpres belum dimulai, Zainut memandang namun perang opini, gagasan dan pernyataan sudah mulai ramai baik di media sosial maupun dalam bentuk aksi pengerahan massa. Semuanya itu, menurut pandangan Zainut, atas nama kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat.

Baca juga: Soal 'Ganti Presiden', PAN Minta Jokowi Jelaskan Makna Taat Aturan

Bagi Zainut, sebagai negara demokrasi, setiap warga negara Indonesia memang diberikan jaminan kebebasan oleh konstitusi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sepanjang sesuai norma-norma kepatutan, etika dan peraturan perundang-undangan. Hanya, lanjut Zainut, yang perlu dipahami adalah hak asasi manusia (HAM) itu bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas melainkan ada pembatasannya yaitu undang-undang.

"Kami menilai bahwa perang tagar antara 2019 ganti presiden dengan Jokowi dua periode yang dilakukan oleh sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu, namun menurut hemat kami hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga kami menilai mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya," tutur Zainut.

MUI mengimbau kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan kesantunan, kepatutan, dan rambu undang-undang dalam menyampaikan ekspresi dan menyatakan pendapat. Zainut juga mengimbau kepada elite partai politik untuk menahan diri dan tak menampilkan rasa kebencian yang dapat memecah belah bangsa.

Baca juga: Emak-emak Demo di Depan KPU Minta Jokowi Mundur Sebagai Presiden

Kepada umat Islam, MUI menyerukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan dan pertentangan internal yang dapat merusak tali silaturahmi. Zainut meminta perbedaan aspirasi politik hendaknya dijadikan rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar hubungan tetap terjaga.

Lebih lanjut, Zainut mengapresiasi langkah kepolisian untuk meredam konflik imbas gerakan dari tagar-tagar tersebut. Zainut meminta polisi tetap mengedepankan keadilan, ketegasan, serta keprofesionalan.

"Mengimbau kepada tokoh agama, ulama, kyai, habaib untuk ikut mendinginkan suasana, menenteramkan umat agar pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional bangsa Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan," ucap Zainut.

"Kami ingin mengingatkan bahwa tujuan pemilu tidak hanya sekedar memilih dan mengganti presiden saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah peradaban bangsa yang demokratis, maju, berdaulat, adil, sejahtera dan beradab," pungkasnya. (gbr/tor)