"Presiden Jokowi mengingatkan bahwa gerakan '2019 ganti presiden' harus taat aturan. Menurut saya, perlu diperjelas apa yang dimaksud taat aturan di sini. Sejauh ini, '2019 ganti presiden' tidak membahayakan siapa pun. Bahkan ini bagian dari penyaluran kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur UU," ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, Senin (3/9/2018).
"Ini kan soal menyampaikan pendapat. Selama tidak ada unsur fitnah dan menyebar kebencian, saya kira tidak ada masalah," sebut Saleh.
Menurut Saleh, gerakan yang berawal dari tagar ganti presiden 2019 di Twitter itu sama saja dengan tagar yang menginginkan Jokowi lanjut dua periode sebagai presiden. Jika gerakan ganti presiden dianggap melanggar aturan, Saleh meminta perlakukan yang sama diterapkan untuk gerakan Jokowi dua periode.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh meminta dua pendukung tagar tersebut mengedepankan sikap saling menghormati. Tugas aparat keamanan, kata Saleh, adalah memastikan bahwa kedua pendukung tagar tersebut tidak menimbulkan riak yang tidak baik. Harus dipastikan juga aparat keamanan tidak berat sebelah.
Sebelumnya, bakal capres Prabowo Subianto berbicara tentang penolakan deklarasi dengan tagar 2019 ganti presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan soal adanya aturan meski Indonesia negara demokrasi.
"Negara ini negara demokrasi. Bebas berkumpul, berpendapat, iya... iya.... Tapi ingat, ada batasannya, yaitu aturan aturan," ujar Jokowi setelah menghadiri Pekan Orientasi Caleg NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (1/9). Jokowi menjawab saat dimintai tanggapan soal pernyataan Prabowo soal penghadangan pada acara deklarasi tagar 2019 ganti presiden.
Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak, Apa Kata Jokowi? Simak Videonya:
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini