Bahas Otsus, SBY Bertemu 29 Tokoh Adat & DPRD Papua

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan dialog dengan 29 tokoh adat dan anggota DPRD Papua di Istana Negara Jakarta. Agenda pertemuan tertutup ini membicarakan perkembangan pelaksanaan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua"Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Didalam rumah tangga, selalu ada masalah. Tapi pasti ada solusinya. Ada sejumlah isu yang harus kita letakan secara tepat dan menyelesaikan dengan bijak dalam semangat kepentingan bersama, dan otonomi khusus sebagai pilihan kita untuk mengelola Papua dengan lebih baik," kata Presiden sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/8/2005).Pertemuan ini juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet, yakni Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Mendagri M. Ma'ruf, Menlu Hassan Wirajuda, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Tempo Sutanto, dan Ketua BIN Syamsir Siregar. Perwakilan dari Papua antara lain, Ketua DPRD Papua Jon Ibo, Wakil Ketua DPRD Papua Pascalis Kassey, dan Koordinator Daerah Dewan Adat Papua Yoharis Ide Kry, mereka didampingi Gubernur Papua JP Salosa.Dalam kesempatan ini, Presiden akan memberi penjelasan tentang otsus dan penjelasan mengenai isu anggota kongres AS terhadap kemerdekaan Papua. Pekan lalu, sempat muncul desakan dari dewan adat papua untuk mengembalikan otsus kepada pemerintah pusat. Sebab, pelaksanaan otsus di Papua sangat tidak konsisten, bahkan cenderung diduga dana tersebut dikorupsi. Kemarin malam, Presiden secara khusus mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua JP Salossa di Istana Merdeka. Usai pertemuan Salossa menegaskan, pemerintah tidak akan mengakomodir desakan dari dewan adat untuk mengembalikan otsus. Menurut Salossa, hal tersbut justru akan memperkeruh masalah yang ada di Papua, bukan menyelesaikan. Ia membantah adanya korupsi, dan justru balik mempertanyakan motivasi dewan adat karena mengembalikan otsus. "Mau dibikin apa lagi Papua, siapa yang mau bertanggungjawab kalau terjadi apa apa lagi, apa mereka mau bertanggungjawab," kata Salossa. (ism/)