Jumat 31 Agustus 2018, 12:34 WIB
KPK: Duit yang Diterima Eni Diduga Mengalir ke Munaslub Golkar
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
FOKUS BERITA:
Sidang Vonis Idrus Marham
Sidang Vonis Idrus Marham
Jakarta -
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan adanya keterangan yang diperoleh penyidik KPK soal aliran duit suap PLTU Riau-1. Ada sebagian duit yang diterima Eni Maulani Saragih diduga digunakan untuk Munaslub Golkar.
"IM (Idrus Marham) mengetahui Eni itu menerima uang dan sebagian dari uang itu digunakan untuk Munaslub Golkar, pada saat itu IM sebagai Sekjen Golkar," ujar Alexander kepada wartawan di Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (31/8/2018).
Menurut Alex, Eni Saragih, yang menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR, selalu melaporkan penerimaan uang ke Idrus Marham. Duit ini berasal dari pengusaha Johannes B Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, yang masuk konsorsium proyek PLTU Riau-1.
"Ada komunikasi antara si Eni dengan IM dan didukung juga dengan keterangan keterangan dari Johannes Kotjo. Intinya apa, si Eni itu ketika menerima uang dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan," sambung dia.
"Itu nanti tentu akan kita lihat dalam perkembangannya seperti apa. Apakah bisa parpol disamakan dengan korporasi," ujar Alex.
Eni Maulani Saragih sebelumnya mengaku sebagai petugas partai yang diperintah mengawal proyek PLTU Riau-1. Tapi Eni tidak menjelaskan pihak yang memberi perintah.
"Karena saya petugas partai, pasti saya kan ada perintah," ucap Eni setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (29/8).
Eni juga membenarkan adanya aliran duit Kotjo ke Munaslub Golkar. Namun ia tak menjelaskan secara rinci siapa yang memerintahkannya meminta duit Rp 2 miliar dari Kotjo tersebut.
"Yang pasti tadi ada ya, mungkin saya terima Rp 2 miliar itu saya terima ada sebagian ke saya ini kan untuk Munaslub Golkar," ujar Eni, Senin (27/8).
Golkar menepis tudingan soal adanya aliran duit ke Munaslub. Golkar juga menyatakan siap diaudit terkait tudingan itu.
"Pastilah kalau itu (siap diaudit), orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu sumber anggaran pasti. Kita berdasarkan AD/ART, yang mengatur itu, ya dari iuran anggota itu. Mana kala ada oknum yang bermain, itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," kata Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.
(haf/fdn)
"IM (Idrus Marham) mengetahui Eni itu menerima uang dan sebagian dari uang itu digunakan untuk Munaslub Golkar, pada saat itu IM sebagai Sekjen Golkar," ujar Alexander kepada wartawan di Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (31/8/2018).
Menurut Alex, Eni Saragih, yang menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR, selalu melaporkan penerimaan uang ke Idrus Marham. Duit ini berasal dari pengusaha Johannes B Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, yang masuk konsorsium proyek PLTU Riau-1.
"Ada komunikasi antara si Eni dengan IM dan didukung juga dengan keterangan keterangan dari Johannes Kotjo. Intinya apa, si Eni itu ketika menerima uang dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan," sambung dia.
"Itu nanti tentu akan kita lihat dalam perkembangannya seperti apa. Apakah bisa parpol disamakan dengan korporasi," ujar Alex.
Eni Maulani Saragih sebelumnya mengaku sebagai petugas partai yang diperintah mengawal proyek PLTU Riau-1. Tapi Eni tidak menjelaskan pihak yang memberi perintah.
"Karena saya petugas partai, pasti saya kan ada perintah," ucap Eni setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (29/8).
Eni juga membenarkan adanya aliran duit Kotjo ke Munaslub Golkar. Namun ia tak menjelaskan secara rinci siapa yang memerintahkannya meminta duit Rp 2 miliar dari Kotjo tersebut.
"Yang pasti tadi ada ya, mungkin saya terima Rp 2 miliar itu saya terima ada sebagian ke saya ini kan untuk Munaslub Golkar," ujar Eni, Senin (27/8).
Golkar menepis tudingan soal adanya aliran duit ke Munaslub. Golkar juga menyatakan siap diaudit terkait tudingan itu.
"Pastilah kalau itu (siap diaudit), orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu sumber anggaran pasti. Kita berdasarkan AD/ART, yang mengatur itu, ya dari iuran anggota itu. Mana kala ada oknum yang bermain, itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," kata Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.
(haf/fdn)
