.webp)
Meski demikian, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan bahawa Polres Karawang telah menghubungi berbagai pihak dan memberikan imbauan terkait rencana kegiatan tersebut.
"Saya ingatkan dengan mereka memberi tahu Polri akan memberikan assessment apakah akan timbul masalah atau tidak. Kalau ada potensi, maka sudah mengimbau," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Kamis (30/8/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setyo mengatakan, Polres Karawang tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait agenda deklarasi #2019GantiPresiden atau pun #2019TetapJokowi. Polisi akan mengambil langkah tegas jika massa tetap nekat menggelar deklarasi tersebut.
"Dan Polres Karawang sudah menghimbau untuk kedua belah pihak tidak lakukan. Kita tidak terima pemberitahuan. Manakala nanti mereka melakukan kegiatan bisa kita bubarkan," lanjutnya.
Setyo beralasan, langkah itu diambil karena ada potensi gangguan kemanan. Hal itu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Polri.
"Kegiatan masyarakat harus diberitahu. Setelah beritahu kita lakukan assessment. Jika berjalan lancar silahkan. Kalau jelas-jelas ada kelompok atau gangguan Kamtibmas, kita bisa batalkan," kata Setyo.
Sebelumnya, berbagai rencana aksi deklarasi jelang Pilpres 2019 mulai bermunculan di Karawang. Rencananya dua deklarasi dari kelompok #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi dilangsungkan di Lapangan Karangpawitan, dalam waktu berbarengan, Minggu (2/9/2018) mendatang.
Kedua kelompok sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Karawang. Berdasarkan surat pemberitahuan dari kedua deklarasi tersebut. Masing-masing kubu bakal mengerahkan ribuan massa di Lapangan Karangpawitan. Kubu #2019TetapJokowi memberitahukan akan mengerahkan 5 ribu orang pada Minggu (2/9/2018) nanti. Adapun kubu #2019GantiPresiden rencananya mengerahkan 3 ribu orang.
(aik/mea)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
