Tolak Putusan PT Jabar, Massa Usung Keranda ke Depdagri

Tolak Putusan PT Jabar, Massa Usung Keranda ke Depdagri

- detikNews
Selasa, 09 Agu 2005 15:08 WIB
Jakarta - Aksi demo menolak putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat (Jabar) dalam kasus sengketa hasil Pilkada Depok kembali berlangsung. Kali ini aksi digelar 100-an demonstran dengan mengusung keranda ke Gedung Departemen Dalam Negeri (Depdagri).Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) tiba di Gedung Depdagri,Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.30 WIB, Selasa (9/8/2005). Keranda yang mereka usung bertuliskan "Karena Badrul, Matinya Demokrasi" dan "Mafia Peradilan, Rahasia Ilahi." Juga terlihat spanduk bertuliskan "Pelantikan Badrul Kamal Cacat Hukum" dan "Bebaskan KPUD Depok dari Mafia Peradilan".Massa lalu menggelar happening art yang menggambarkan proses persidangan dalam sengketa hasil Pilkada Depok. Aksi teatrikal ini diawali dengan penggambaran seorang calon walikota Depok yang tidak terima dinyatakan kalah oleh KPUD Depok.Si calon, yang disebut sebagai 'Big Boss', marah-marah kepada anak buahnya dan menyatakan, "Saya sudah mengeluarkan banyak uang tapi kok tetap kalah. Mana hasilnya? Lakukan segala cara. Sogok hakim, sogok saksi."Kemudian 'Big Boss' dan anak buahnya menuju pengadilan. Mereka menyuap para saksi dan menyogok hakim. Para hakim yang memakai toga warna hitam digambarkan menerima satu koper uang dari 'Big Boss' berisi uang Rp 1 miliar. Hasilnya, gugatan 'Big Boss' dikabulkan.Salah seorang peserta aksi menyatakan mereka bukan pendukung Nur Mahmudi Ismail, walikota terpilih yang penetapannya dibatalkan oleh putusan PT Jabar. Ia mengaku sebagai masyarakat pendukung hukum dan keadilan.Gagal Temui MendagriBersamaan dengan digelarnya happening art, Ketua Ampuh Emir Sadikin mencoba menemui Mendagri M Ma'ruf. Tapi Emir gagal menemui Mendagri dan hanya ditemui salah seorang staf direktur pejabat negara Depdagri.Dalam aksinya, massa juga meminta Depdagri menindak Gubernur Jabar Danny Setiawan, karena dinilai secara sengaja tidak merespons surat DPRD Depok nomor 712/906/Sekretaris Dewan/2005 yang berisikan permintaan pelantikan walikota/wakil walikota terpilih."Kami mendesak Mendagri kembali pada prosedur awal, yakni segera melantik walikota dan wakil walikota terpilih sesuai putusan KPUD Depok," teriak seorang demonstran.Di akhir demo, massa membakar keranda mayat, bendera kuning, dan uang-uangan dari kertas. Setelah itu massa meninggalkan Gedung Depdagri. (gtp/)


Berita Terkait