Anies Minta Pengelola Tak Putus Listrik Penunggak Iuran Apartemen

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat edaran nomor 16 Tahun 2018 terkait pengelolaan rusun. Surat tersebut melarang pengelola apartemen dan rusun mencabut air dan listrik bagi warga yang menunggak iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

"Kalau menunggak pembayaran PLN memang harus dilakukan pemutusan. Tapi kalau tunggakan IPL saja, dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pemutusan," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Meli Budiastuti di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Anies Baswedan: Kerja, Kerja, Kerja Saja Tak Cukup

Meli mengaku mendapat keluhan warga yang menolak membayar tarif IPL baru di apartemen. Karena menolak, penghuni apartemen membayar dengan tarif lama yang ditolak oleh pengelola.

"Harusnya misalkan dilakukan komunikasi dulu. Karena adanya kenaikan IPL, dia masih membayar dengan tarif IPL yang lama tapi akhirnya ditolak pengelola," sebutnya.

Baca juga: Momen Sandiaga Peluk Anies Saat Pamit dari Wagub DKI

Surat Edaran Nomor 16/SE/2018 tentang Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies meminta pengelola memisahkan tagihan atas komponen pembayaran IPL dengan tagihan atas pemakaian utilitas listrik dan air pada unit yang ditagihkan kepada para pemilik atau penghuni.

Pemprov DKI sedang menyiapkan Pergub untuk memberi sanksi pada pengelola yang melanggar. "Pergubnya soal itu kemungkinan jadi akhir Oktober," sebut Meli.



Simak Juga 'Doa Anies untuk Sandi Usai Mundur dari Wagub DKI':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/idh)