ACTA: Deklarasi #2019GantiPresiden Bukan Sebarkan Kebencian

Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memprotes aksi penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai daerah. ACTA menilai deklarasi #2019GantiPresiden merupakan aksi yang sah dan tidak melanggar hukum.

"ACTA menyatakan protes keras atas terjadinya penghadangan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai kota. Seharusnya pemerintah tidak membiarkan hal tersebut terjadi karena deklarasi tersebut adalah perbuatan yang sah, legal, dan konstitusional," kata Ketua ACTA Krist Ibnu T Wahyudi di kantor ACTA, Jalan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Perindo: #2019GantiPresiden Menularkan Kebencian

Krist mengatakan deklarasi #2019GantiPresiden merupakan bentuk aspirasi rakyat. Kris menegaskan deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai kota itu tidak memiliki unsur penyebaran kebencian dan kampanye politik.

"Aksi #2019GantiPresiden jelas bukan merupakan penyebaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU ITE karena tidak ada unsur SARA, bukan juga pelanggaran aturan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu karena tidak memuat visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu," tegas dia.

Karena itu, menurutnya, pemerintah seharusnya bisa menjamin deklarasi #2019GantiPresiden berjalan lancar. Untuk itu, dia berharap ke depan tidak ada lagi penghadangan terhadap aksi #2019GantiPresiden.

"Kami berharap agar penghadangan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden tidak terjadi lagi di kemudian hari," ujarnya.

Baca juga: Stop Saling Hina! Pilpres Bukan Ajang Gontok-gontokan

Menurut Krist, bila ada kelompok yang tidak menyukai aksi #2019GantiPresiden, mereka bisa membuat aksi tandingan. "Siapa pun yang tidak sepakat dengan aksi #2019GantiPresiden memiliki kebebasan untuk melakukan aksi tandingan," tambahnya.




Tonton juga 'Ini Alasan BIN Ikut Terlibat Tangani Aksi #2019GantiPresiden':

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/idh)