DPR Sampaikan Saran Soal Aceh Dalam Rapat Konsultasi

Jakarta - Rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR soal MoU damai RI-GAM akhirnya dimulai sekitar pukul 10.40 WIB, Selasa (9/8/2005). Dalam rapat, seluruh fraksi yang ada di DPR akan menyampaikan masukannya."Dari DPR rencananya memang akan memberi saran dan masukan. Semua fraksi akan diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya," ungkap Ketua DPR Agung Laksono sesaat sebelum rapat dimulai di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta.Selain menyampaikan saran dan masukannya, DPR juga menuntut penuntut pemerintah memberikan penjelasan mengenai proses perdamaian di Aceh. "Kami ingin mendapat penjelasan yang lengkap sebelum MoU ditandatangani," tegas Agung.Sebagian besar menteri di Kabinet Indonesia Bersatu juga sudah berdatangan ke ruang rapat Istana Merdeka. Para menteri itu antara lain, Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, Menko Polhukam Widodo AS, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Rapat dijadwalkan akan digelar hingga pukul 13.00 WIB.Rencananya, MoU damai RI-GAM akan ditandatangani pada 15 Agustus mendatang di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan damai kedua belah pihak diperoleh setelah empat kali menggelar pertemuan di Helsinki.Sayangnya, sebelum rapat konsultasi ini digelar, pemerintah tidak sedikit pun membuka poin-poin kesepakatan yang akan ditandatangani. Tuntutan DPR agar pemerintah segera memberi penjelasan yang dikumandangkan sejak lama juga baru dipenuhi hari ini. Selama ini, pemerintah yang diwakili Wapres Jusuf Kalla memilih menjelaskan secuil isi draft kesepakatan kepada pimpinan partai dalam beberapa pertemuan di kediamannya. Dari pertemuan dengan pimpinan partai itu sempat terkuak isi draft yang menjadi tuntutan GAM, yakni mendirikan partai lokal. Isi draft MoU juga memuat keterlibatan Uni Eropa dan beberapa negara di ASEAN sebagai pemantau di Aceh. (umi/)