Pengamat: Kasus Pilkada Depok Akibat Permainan Elit

Solo - Kasus yang terjadi dalam Pilkada di Depok, Jawa Barat, semakin keruh karena menjadi pertarungan terbuka politik tingkat elit. Karenanya perlu dicarikan penyelesaian yang elegan. Solusi terbaik kasus Depok adalah mengulang kembali pemungutan suara dan dihentikannya dukung-mendukung yang dilakukan elit politik dalam Pilkada.Hal tersebut disampaikan pengamat politik MT Arifin kepada detikcom di Solo, Selasa (9/8/2005). Menurut dia, PKS akan terus melakukan tekanan hingga Nur Mahmudi Ismail dilantik sebagai walikota Depok secara definitif, meski Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menganulir kemenangannya."PKS akan terus fight karena persoalan Depok ini tidak sekedar kalah menang bagi mereka tetapi telah menyangkut prestise partai. Selain Nur Mahmudi adalah bekas orang nomor satu di partai itu, Pilkada Depok menjadi salah satu moment penting PKS untuk meneguhkan kemenangannya di ibu kota dan menjadi representasinya di publik," ujar MTA.Terlebih lagi, menurut dia, ada indikasi dukung-mendukung yang dilakukan elit politik dalam kasus tersebut sehingga akan semakin memperkeruh keadaan. Sebab dengan demikian, maka persoalan lokal itu telah ditarik menjadi persoalan besar karena melibatkan tokoh-tokoh penting yang sudah masuk maupun yang sedang ditarik-tarik untuk masuk dalam permainan."Kasus Depok telah berkembang meliputi aspek politik, hukum, keadilan dan prestise. Pernyataan tiba-tiba dari PKS yang menyatakan akan mengoreksi dukungan terhadap SBY sama sekali tidak bisa dilepaskan juga dari kasus Depok tersebut. Sepertinya PKS mendapatkan kekecewaan melihat ada elit politik yang berada di belakang lawannya. Ini cukup berbahaya," kata dia.Karenanya, lanjut MTA, kasus ini dapat menjadi preseden buruk bagi daerah-daerah lain yang akan menggelar Pilkada dan juga preseden politik yang tidak sehat di tingkat atas. Hal tersebut terjadi karena para elit politik terlalu kasar dan sembrono melibatkan diri dalam persoalan lokal yang seharusnya dapat dikelola secara elegan lewat hirarki politik yang ada. (asy/)