Soal Otsus, Gubernur Pertanyakan Sikap Dewan Adat Papua

Jakarta - Pengembalian otonomi khusus (Otsus) kepada pemerintah dari Dewan Adat Papua membuat gerah Gubernur Papua JP Solossa. Dia menegaskan, banyak hal yang telah tercapai dengan adanya Otsus. Mekanisme Otsus adalah kebijakan final untuk menangani Papua secara baik. Seluruh pembangunan termasuk pemekaran wilayah akan tetap dijalankan dalam koridor Otsus."Banyak hal yang sudah dilakukan dengan Otsus. Pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Solossa usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2005). Dia mengakui Otsus hasilnya belum signifikan dirasakan masyarakat. Namun hal ini harus dimaklumi, karena Otsus baru berjalan selama tiga tahun. Solossa justru mempertanyakan sikap Dewan Adat Papua. Dia mensinyalir ada modus tersembunyi dari tindakan ini. Dia meminta kepada rakyat Papua agar tidak terprovokasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini."Siapa yang mau bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa lagi di Papua. Kami tidak akan menghakomodir usulan tersebut. Itu tidak menyelesaikan masalah," tegasnya.Solossa menyangkal soal tudingan adanya korupsi dana otsus. BPK dan BPKP beserta masyarakat telah secara rutin mengadakan audit selama 3 tahun ini. Dana Otsus, lanjutnya, telah disalurkan sesuai posnya ke seluruh tingkat kabupaten kota termasuk Provinsi Irjabar."Dapat data dari mana mereka ada korupsi triliunan," ujar Solossa dengan nada tinggi. Seperti diketahui, Dewan Adat Papua berencana akan mengembalikan UU Otsus Papua kepada pemerintah pada 15 Agustus 2005. (atq/)