"Semuanya ini (prioritas), rumah, dan fasilitas umum, sekolah, masjid, kantor-kantor, rumah sakit, dan perumahan rakyat. Semua kami akan bantu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Gubernur NTB di Jalan Pejanggik No. 12, Kota Mataram, NTB, Selasa (21/8/2018).
JK memastikan pemerintah tidak melakukan ganti rugi terhadap penanggulangan gempa di Lombok. Namun, pemerintah pusat memberikan bantuan. "Seperti diketahui rusak berat Rp 50 juta, yang (rusak) sedang Rp 25 juta dan ringan Rp 10 juta," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian juga akan dilatih pengawas-pengawas dan tukang-tukang oleh Kementerian PUPR sehingga rumah yang dibangun itu tahan gempa," ujar dia.
Saat ini baru terverivikasi 11 ribu kepala keluarga yang akan menerima bantuan tersebut. Pemerintah memperkirakan akan lebih 50 ribu kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut. Namun perlu diverifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Diperkirakan di atas 50 ribu, ada angka 70 ribu tapi akan diverifikasi oleh Pemda dengan tegas, didampingi Korem di sini," tuturnya.
JK mengatakan pekan depan warga sudah akan mulai bekerja membangun rumahnya kembali, dengan pendampingan dari Kementerian PUPR. Pemerintah juga akan melibatkan mahasiswa teknik dari berbagai universitas, tentara, hingga siswa SMK kejuruan untuk membantu warga membangun rumah.
"Ini akan memberikan arahan, minggu depan akan didatangkan oleh Bapak Gubernur baik yang akan datang dari Universitas Mataram, maupun juga dari SMK kejuruan konstruksi. Itu akan membantu rakyat membangun rumah, (mahasiswa teknik) dari UGM juga," imbuhnya.
JK meminta semua pihak sudah mulai bekerja di masa rehabilitasi. "Jadi setelah tanggap darurat, Presiden minta rehabilitasi. Saran Presiden kemarin, saya katakan tadi dari menangis ke berkeringat untuk membangun Lombok kembali," katanya. (nvl/aan)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini