.webp)
"Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli dalam pidatonya di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Menurut Menkeu Sri Mulyani, pernyataan Zulkifli itu menyesatkan dan bermuatan politis. Menkeu menyinggung soal utang-utang Indonesia saat ini juga merupakan bawaan dari pemerintah sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?" tutur Menkeu.
Zulkifli, yang juga Ketua Umum PAN, tak terima atas pernyataan Menkeu itu. Zul menilai justru yang menyesatkan adalah Sri Mulyani.
"Yang menyesatkan itu--catat--Menteri Keuangan, bukan Ketua MPR," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Senin (20/8).
Soal 'bermuatan politis' yang disebut Sri Mulyani, Zulkifli menilai DPR/MPR memang lembaga politik yang bisa bicara soal politik.
"Ini MPR/DPR adalah lembaga politik, jadi ngomong politik tempatnya," ujar Zulkifli.
Seperti diketahui, kritik Zulkifli menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai Zulkifli bersikap partisipan sebagai Ketua MPR. Ini terkait pilihan PAN mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (rna/haf)
