Kasus Depok, PKS akan Evaluasi Hubungan dengan Pemerintah

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu akhir kisah Pilkada Depok, setelah Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat menganulir kemenangan Nur Mahmudi Ismail. Bila sampai hasil akhir tidak menggembirakan, PKS akan mengevaluasi hubungan partai dengan pemerintah pusat. "Saya kira pimpinan pusat akan melakukan evaluasi terhadap kasus Depok. Saya tidak bisa pastikan apakah ada perubahan sikap politik kepada pemerintah pusat atau tidak. Karena hingga saat ini masih belum jelas," kata salah seorang fungsionaris DPP PKS, Al Muzammil Yusuf saat dihubungi detikcom, Minggu (7/8/2005). Selama ini PKS merupakan pendukung Pemerintahan SBY-Kalla bersama partai lain, termasuk partai yang dipimpin M Jusuf Kalla, Partai Golkar. Dalam kasus Pilkada Depok, PKS berhadapan dengan calon yang diajukan Partai Golkar, Badrul Kamal. Ada yang memprediksi bahwa kasus Depok bisa jadi memicu keretakan hubungan PKS dengan Golkar dalam mendukung pemerintahan SBY. Namun, menurut Muzammil, PKS belum bersikap sejauh itu. Tapi, nantinya, Lembaga Tinggi PKS akan membahas kasus Depok dan mengevaluasi sikap politik PKS selama ini. Yang jelas, kata Muzammil, saat ini pihaknya akan terus berbuat maksimal untuk meminta MA dan pemerintah bersikap bijaksana terkait putusan PT Jawa Barat yang mengalahkan Nur Mahmudi dan memenangkan Badrul Kamal itu. "Pemerintah dan MA agar tidak bermain-main dalam kasus ini," pinta Muzammil. Sebab, bila kasus Depok ini tidak diselesaikan dengan baik, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaran Pilkada secara nasional.Bila nanti putusan PT Jawa Barat ini dilakukan pemerintah dan MA, maka yang menjadi korban bukan hanya PKS, tapi ini merusak citra pengadilan dan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah lain. "Dengan kejadian ini, maka calon-calon yang kalah dalam pilkada akan gampang menggugat ke pengadilan untuk mencari kemenangan," ujar dia. Menurut anggota Komisi III DPR ini, munculnya putusan seperti PT Jawa Barat juga akan bisa memunculkan kemarahan massa di berbagai daerah, bila kasus Depok juga terjadi di daerah lain. "Massa akan bertindak out of control dan ini akan bisa menggangu stabilitas politik secara nasional," ungkap Muzammil. Muzammil juga mengaku, selain menindaklanjuti dengan proses hukum, PKS juga melakukan lobi politik kepada DPP Partai Golkar untuk membahas masalah Pilkada Depok secara benar. "Saya yakin pimpinan kita akan melakukan lobi itu. Kami ingin melihat kasus ini dengan benar, dan bukan memaksakan kemenangan," ungkap dia. (asy/)