DetikNews
Senin 20 Agustus 2018, 15:33 WIB

Komisi VIII Tunggu Pemerintah soal Gempa NTB Jadi Bencana Nasional

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Komisi VIII Tunggu Pemerintah soal Gempa NTB Jadi Bencana Nasional Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. (dok. DPR)
FOKUS BERITA: Gempa Lombok 6,9 SR
Jakarta - Presiden Joko Widodo didesak menjadikan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Komisi VIII DPR mengatakan ada 5 faktor suatu kejadian bisa ditetapkan sebagai bencana nasional.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan ada banyak pertimbangan sebelum menetapkan kejadian di NTB sebagai bencana nasional. Komisi VIII DPR masih menunggu klarifikasi dari pemerintah terkait 5 variabel tersebut.

"Jika merujuk UU Penanganan Bencana, ada lima variabel faktor yang bisa masuk kategori bencana nasional: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," ujar Ace dalam keterangannya, Senin (20/8/2018).


Ace menyebut Komisi VIII sebetulnya mendukung keinginan untuk menetapkan bencana NTB sebagai bencana nasional. Pembahasan tentang bencana gempa NTB sebagai bencana nasional, disebut Ace, dibicarakan bersama-sama dengan BNPB, Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah NTB sendiri.

Meski demikian, Ace menegaskan sekali lagi banyak pertimbangan dalam penetapan kejadian NTB sebagai bencana nasional. Pertama-tama, bola ada di tangan pemerintah setempat.

"Kembalikan kepada Pemerintah Daerah NTB apakah memang membutuhkan status bencana nasional. Prinsipnya, Komisi VIII akan mendukung apapun yang diputuskan pemerintah, baik pusat maupun daerah," jelas Ace.


Terkait lima variabel penentu status bencana nasional, Ace menyebut itu juga masih harus diklarifikasi ke BNPB dan pemerintah daerah setempat. Komisi VIII akan mengakomodir apa pun keputusan terkait bencana gempa Lombok.

"Untuk menentukan variabel kategori bencana nasional tersebut, kami perlu mendapatkan klarifikasi dari BNPB, Pemerintah Daerah NTB, Kementerian Sosial, Basarnas dan pihak-pihak terkait. Jika memang sudah memenuhi kriterianya tentu kami akan ikut mendorongnya," jelas Ace.

Sebelumnya diberitakan, desakan itu salah satunya datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). HNW terus menggaungkan agar gempa Lombok naik status jadi bencana nasional. Kepada para jemaah haji Indonesia, Hidayat meminta doa agar Presiden Joko Widodo terbuka hatinya menjadikan gempa Lombok sebagai bencana nasional.

"Mengimbau agar saudara-saudara kita yang berhaji, dalam wukuf mereka, mendoakan untuk korban-korban di Lombok dan mendoakan agar Pak Jokowi terbuka mata hatinya keluar dari Arafah," kata Hidayat di kompleks parlemen, Senin (20/8/2018).

"Mudah-mudahan lebih didengar oleh Pak Jokowi supaya kemudian beliau terbuka mata hatinya untuk segera menetapkan," imbuh HNW, panggilan Hidayat.



Tonton juga video: 'Jokowi Pastikan Korban Gempa Terima Bantuan'

[Gambas:Video 20detik]


(gbr/idh)
FOKUS BERITA: Gempa Lombok 6,9 SR
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed