Muhammadiyah Siap Menjembatani Soal Kontroversi Fatwa MUI

Jakarta - Muhammadiyah menyediakan diri menjadi mediator dialog untuk menjernihkan kontroversi seputar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hasil Musyawarah Nasional ketujuh yang mengharamkan liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama. "Saya khawatir dialektika pemikiran antara radikal konservatif dan radikal liberal akan mendorong benturan yang lebih destruktif dan kontraproduktif," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam pesan singkatnya kepada pers dari Catanou, Republik Benin, Sabtu (6/8/2005). Di sana Din tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dakwah Islam mulai 5 hingga 7 Agustus ini.Munas MUI menghasilkan 11 fatwa dan sejumlah rekomendasi (taushiyah) sebagai sumbangsih MUI untuk kemajuan umat Islam, bangsa, dan negara. Fatwa MUI tentang pemikiran Islam liberalisme, sekularisme dan pluralisme adalah haram dengan definisi liberalisme adalah pemikiran Islam yang menggunakan pikiran manusia secara bebas, bukan pemikiran yang dilandaskan agama.Sedangkan sekularisme, paham yang menganggap agama hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sementara hubungan antara manusia dengan manusia tak bisa diatur agama.Sedangkan pluralisme diharamkan karena menganut paham semua agama adalah sama dan bahwa agama bersifat relatif dan tidak ada yang boleh mengklaim agamanya adalah agama yang paling benar, padahal seseorang beragama karena keyakinannya akan suatu kebenaran.Dialog, lanjut Din, tentu bertumpu pada tugas dan fungsi masing-masing tanpa harus mengganggu harmoni sosial atas dasar kemajemukan masyarakat. Untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menegaskan bahwa fatwa yang telah dikeluarkan tetap menjamin dan melindungi pluralisme sosial yang sudah berkembang sehingga merupakan modal sosial bangsa yang penting. Pada sisi lain, ungkapnya, pluralisme agama jangan mengarah kepada relativisme dan sinkretisme agama karena juga berdampak negatif bagi bangsa Indonesia karena juga dapat menganggu keharmonisan yang telah tumbuh. (san/)