DetikNews
Sabtu 18 Agustus 2018, 22:26 WIB

MPR Bicara soal Penetapan Presiden Melalui Tap

Tia Reisha - detikNews
MPR Bicara soal Penetapan Presiden Melalui Tap Foto: MPR
Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih memiliki wewenang untuk mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat beschikking (penetapan), khususnya Tap MPR yang menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih dari hasil pemilihan presiden.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Rambe Kamarul saat menjadi pembicara dalam Sarasehan "Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPR dan MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia" yang digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Jakarta.

"Ketika presiden berhalangan, MPR juga perlu mengeluarkan Tap yang besifat beschikking," tegas Rambe Kamarul Zaman dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/8/2018).



Menurutnya, dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, MPR bukan hanya mengeluarkan berita acara pelantikan tetapi juga mengeluarkan Tap MPR.

Ia juga menyebutkan MPR meski masih bisa mengeluarkan atau membuat Tap MPR, namun Tap MPR tersebut harus menyangkut beschikking.

"Dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, MPR seharusnya mengeluarkan Tap MPR. Ini akan memperkuat MPR menyangkut kewenangannya meski MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi," ujarnya.



Selanjutnya, ia menyatakan perlu adanya Tap MPR yang bisa menafsirkan UUD. Ia pun memberi contoh Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

"MPR perlu mengeluarkan tafsir atas Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak ada perdebatan di masyarakat," katanya.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva juga sependapat ke depannya MPR tidak bisa lagi membuat Tap MPR yang bersifat regling (mengatur).

"MPR hanya bisa mengeluarkan Tap yang bersifat beschikking selain melakukan perubahan dan penetapan UUD," ujarnya.

Namun dalam sarasehan itu juga terungkap perbedaan pendapat dalam hal perlunya Tap MPR yang bisa menafsirkan UUD.

Hamdan berpendapat MPR tidak bisa mengeluarkan Tap yang memberi tafsir atas konstitusi karena tidak memiliki landasan normatif.

"MPR tidak bisa membuat Tap yang memberi tafsir atas konstitusi. Sebab, setelah amandemen, kewenangan tafsir konstitusi hanya diberikan kepada MK. Segala penafsiran konstitusi ada pada Mahkamah Konstitusi," tegas Hamdan.

Tak jauh berbeda, mantan Hakim Konstitusi, Maria Farida juga berpendapat MPR tetap bisa membuat dan mengeluarkan Tap MPR tentang beschikking, bukan tentang penetapan GBHN.

"Menurut saya, Ketetapan MPR tentang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih terdiri dari dua pasal. Pertama, pasal yang menyebutkan penetapan dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kedua, pasal tentang kapan mulai berlakunya ketetapan itu. MPR sebagai mewakili rakyat Indonesia karena yang melakukan pemilihan presiden adalah rakyat," jelasnya.

Menurut Maria, selama ini presiden dan wakil presiden yang terpilih tidak memiliki Tap MPR untuk pelantikan. Hanya ada berita acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kalau misalnya nanti ada impeachment terhadap presiden, apakah MPR hanya mencabut berita acara pelantikan? Karena itu perlu Tap MPR untuk pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih dan Surat Keputusan. Sebab, jika tidak ada Tap itu, bagaimana bisa dilakukan impeachment?" tanya Maria.
(mul/ega)
mpr
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed