DetikNews
Sabtu 18 Agustus 2018, 22:18 WIB

Hari Konstitusi, Ketua MPR Ingatkan Tujuan Berbangsa

Raras Prawitaningrum - detikNews
Hari Konstitusi, Ketua MPR Ingatkan Tujuan Berbangsa Foto: MPR
Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan walaupun UUD '45 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, tujuan dasar berbangsa dan bernegara harus tetap yaitu Indonesia bersatu dan berdaulat.

Ia juga mengatakan persatuan harus tetap dikedepankan meski ada pilkada, pileg, dan pilpres karena dalam demokrasi tak boleh menyinggung SARA, adu domba, dan menggunakan berbagai macam cara yang melanggar hukum.

"Tujuan kita merdeka adalah menciptakan kesetaraan, tak boleh ada orang lapar," kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/8/2018).


Ia menyampaikan hal ini saat memberikan pidato peringatan Hari Konstitusi, Sabtu (18/8/2018) di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta. Zulkifli juga mengingatkan tentang pengaruh dari luar yang merupakan salah satu tantangan terhadap keberadaan UUD '45.

"Dalam dunia tanpa batas, semua kekuatan dunia bertarung," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Zulkifli juga menegaskan agar kuatnya pengaruh dari luar tidak membuat kebijakan yang ada merugikan rakyat. Dikatakannya, bangsa ini harus melindungi petani sebab dirasa banyak bahan pangan impor.

Dia juga berpendapat masyarakat harus melindungi produk baja Krakatau Steel, lanjutnya, karena jika China mengobral baja dengan harga murah dan masuk ke Indonesia maka bisa membuat Krakatau Steel tutup.

"Kita harus berpihak pada produk Indonesia tanpa tawar menawar. Tujuan konstitusi tak boleh berubah," tegasnya.



Zulkifli pun berharap bangsa ini tetap harus menjunjung tujuan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD '45.

"Kita harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia," tegasnya.

Mengenai peringatan Hari Konstitusi, Zulkifli mengungkapkan agenda ini merupakan cara MPR untuk mengingatkan masyarakat bahwa banyak undang-undang yang inkonsistensi dengan UUD '45.

Misalnya, contoh Zulkifli, tata negara kita demokrasi Pancasila yang mana demokrasi harus melahirkan kesetaraan, keadilan, dan harmoni. Bukan saling hujat, mencerca, membenci. Maka perlu diingatkan konstitusi harus menjadi pegangan politisi hingga penegak hukum.

"Kita jaga Indonesia dari kebencian. Tugas MPR melakukan hal yang demikian," jelasnya.

Ia menambahkan UUD'45 direncanakan akan mengalami perubahan kembali dengan dibentuknya PAH I yang membidangi penyempurnaan pokok-pokok haluan negara. Maka ia mengungkapkan harus ada haluan negara untuk meluruskan hal yang demikian.

"Kalau semua fraksi dan kelompok DPD setuju, maka perubahan dilakukan. Bila tidak, maka hasil PAH akan diserahkan kepada MPR periode berikutnya," jelasnya.

Meski ada perubahan UUD, Zulkifli dengan tegas mengatakan masalah yang dibahas tidak akan melebar.
(mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed