"Demokrasi boleh saja," kata Zulkifli Hasan saat ditemui usai upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/8/2018).
Baca juga: Salam Jokowi untuk Zulkifli Hasan |
Dia juga tidak masalah jika ada yang menganggap pidatonya itu bernada oposisi pemerintah. Dia mengatakan angka-angka soal kemiskinan dan utang negara yang dia sampaikan hingga kini tidak ada yang membantah.
Seperti diketahui, Zulkifli Hasan melempar kritik kepada pemerintahan Jokowi saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/9). Dia mengkritik sejumlah hal, termasuk soal utang negara. Pidato itu disampaikan di hadapan Jokowi langsung.
"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 triliun pada 2018. Jumlah ini setara dengan tujuh kali dana yang diberikan ke desa-desa atau enam kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," ungkap Zulkifli.
Kritik Ketum PAN itu menuai pro dan kontra. Ada yang menilai pidato tersebut bermuatan politis, mengingat saat ini PAN berkoalisi dengan rival Jokowi di Pilpres 2019, yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Jadi Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dia pidato sebagai Ketua MPR, bukan Ketum PAN, yang sudah mendukung kubu lain, sehingga dia terlihat sangat bersemangat mengkritik Jokowi. Ini malah dijadikan forum partisan. Jelas Ketua MPR kali ini bukan seorang negarawan," ujar anggota Fraksi PDIP Charles Honoris. (rjo/jbr)
