Depkes Perketat Pengawasan DBD di Seluruh Indonesia

Bogor - Departemen Kesehatan akan melakukan pengawasan ketat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit demam berdarah dengue (DBD). Depkes akan mencari tahu daerah mana saja yang butuh bantuan."Selama daerah tersebut masih bisa mandiri akan kita pantau. Namun apabila membutuhkan, pusat akan segera mengirimkan bantuan," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari usai membuka workshop wartawan Depkes, di Hotel Novotel, Bogor, Jumat, (5/8/2005)Menurut Menkes, Juni lalu pihaknya telah memberikan peringatan akan adanya bahaya siklus DBD yang terjadi pada Agustus dan September 2005. Depkes memperkirakan, puncak wabah DBD akan terjadi pada Februari 2006."Untuk pencegahan penyakit DBD, masyarakatlah yang lebih berperan. Kalau Depkes memasang pamflet sosialisasi dimana-mana, namun masyarakat tidak mau membersihkan lingkungannya, pasti penyakit itu akan tetap ada," keluh Menkes.Menkes menjelaskan, sejak era otonomi daerah, adanya penyakit atau kondisi kesehatan masyarakat tertentu di suatu daerah tidak harus dilaporkan pada depkes. Hal semacam itu hanya dilaporkan kepada pemerintah daerah masing-masing."Itu tidak ada aturannya, sehingga kita hanya menunggu kalau mereka melapor. Namun kalau kondisinya seperti ini kita yang harus lebih aktif, harusnya setiap bulan mereka memberikan laporan," ujarnya.Ketika ditanya bagaimana jika ada penolakan RS untuk merawat penderita DBD, Menkes menegaskan, itu sepenuhnya adalah wewenang pemerintah daerah setempat. Kepala daerah berhak menegur, menghukum, ataupun memecat RS-RS yang seperti itu. "Saya kira kalau di Jakarta, Gubernur Sutiyoso sudah cukup keras. Namun Depkes tetap menerapkan kebijakan layanan gratis kepada penderita demam berdarah terutama untuk mereka yang tidak mampu," tukas Menkes. (fab/)