Rakyat Papua Tak Minta Merdeka, Tapi Keseriusan Pemerintah

Jakarta - Gejolak politik di Papua terjadi akibat kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan otonomi khusus yang tidak serius dari pemerintah pusat. Meski demikian, dengan kenyataan itu bukan berarti rakyat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia."Tidak ada keinginan masyarakat Papua untuk merdeka," kata anggota DPR asal Papua Yorris Raweyai dalam acara dialektika demokrasi bertajuk 'Menangkal Manuver Intervensi Amerika Terhadap Papua', di Gedung DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta (5/8/2005).Hadir sebagai pembicara selain Yorris dari Fraksi Golkar, adalah Ketua Fraksi PDIP DPR Thahjo Kumolo dan pengamat politik dari CSIS Kusnanto Anggoro.Menurut Yorris, implementasi Otsus di Papua mengalami banyak kendala. Contohnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diharapkan menjadi institusi bersama masyarakat papua tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah."Baru pada tanggal 24 Desember 2004 peraturan pemerintahnya dikeluarkan oleh SBY. Kenapa begitu lama," tanya Yorris heran.Selain itu, pelaksanaan Otsus di Papua juga dijadikan ladang korupsi bagi sejumlah oknum di Pemda setempat. Perilaku ini yang menyebabkan hak rakyat Papua untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan tidak terwujud.Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk Otsus di Papua, yang diperkirakan akan naik dua kali lipat pada 2006. Namun anggaran yang besar itu tidak jelas kemana perginya, sehingga membuat masyarakat papua semakin marah.Yorris pun meminta pemerintah pusat mengirim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK ataupun Timtas Tipikor ke Papua. "Kalau di NAD yang sama-sama diberlakukan Otsus, pemerintah pusat bisa memeriksa gubernurnya. Kenapa di Papua tidak," ujarnya.Ditanya tentang rencana pertemuan Dewan Adat Papua 6-8 Agustus 2005 di Jayapura, Yorris mengatakan kegiatan itu hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan Otsus Papua, bukan untuk mengambil keputusan merdeka."Dewan Adat Papua tidak meminta kemerdekaan, tapi meminta dialog. Karena itu proses di Papua jangan dibalik, dialog dulu baru bisa kita ambil kesimpulan," kata Yorris.Kondisi di Papua selama ini tenang-tenang saja dan tidak terlalu menghangat. Berkembangnya isu RUU yang diusulkan Kongres AS, membuat masalah Papua merdeka kembali mencuat. "Persoalan ini hanya didramatisir begitu hebat," tukasnya.Sementara itu, Ketua FPIDP Tjahjo Kumulo menilai diplomasi pemerintah sangat lemah sehingga persoalan domestik menjadi persoalan internasional. Tjahyo meminta pemerintah dan parlemen meningkatkan upaya diplomasi dengan menjelaskan pada dunia internasional bahwa Papua final menjadi bagian NKRI.Menurut Tjahjo, isu Papua merdeka yang dibuat oleh AS dengan kemasan pelanggaran HAM, Pepera dan lain-lain hanya merupakan skenario untuk menikmati kekayaan alam disana. Tjahjo juga meminta semua pihak tidak terjebak dengan pola permainan ini sebagaimana yang terjadi di Aceh."Ini jangan diangap sebagai hal yang sepele. Ujung-ujungnya konsesi ekonomi karena Papua itu kaya, mereka ingin ikut ambil," tudingnya. (fab/)