"Kan begini, komentarnya adalah harus menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS sehingga pernyataan yang disampaikan Presiden itu mendasarkan pada asumsi data daripada BPS termasuk angka kemiskinan, termasuk angka besaran inflasi, itu semua didasarkan oleh data BPS," ujar anggota F-Golkar Satya Yudha di Gedung DPR, Kamis (16/8/2018).
Pada pidatonya, Zulkifli banyak mengkritik pemerintah pada bidang ekonomi, salah satunya soal kebijakan utang luar negeri. Satya menilai pidato Zulkifli tidak didasarkan data yang mumpuni.
"Saya tadi juga kecewa dengan pidato yang tidak didasarkan dengan data-data yang bagus, sementara itu bukan forumnya," kata pimpinan Komisi I DPR itu.
Menurut Satya, bukan pada tempatnya kritikan ke pemerintah disampaikan di sidang MPR. Seharusnya sidang MPR berisi soal urusan konstitusi.
"Misalnya GBHN yang dulu direkomendasikan, sekarang sudah lebih detail lagi. Itu tupoksi daripada MPR," ucap Satya.
Baca juga: NasDem: Pidato Ketua MPR Terlalu Genit! |
Sebelumnya diberitakan, Zulkifli memberi sejumlah kritik kepada pemerintahan Jokowi. Ketum PAN itu berbicara banyak soal kebijakan ekonomi.
"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," jelas Zulkifli.
Tonton juga video: 'Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Pamer Angka Pengangguran Menurun'
(elz/tor)
