SBY Diminta Buka Mulut Soal RI-GAM di Helsinki

Jakarta - Diam tak selalu emas. FPDIP meminta Presiden SBY buka mulut mengenai kesepakatan damai RI-GAM di Helsinki, Finlandia.Hal tersebut dianggap FPDIP penting karena hingga kini SBY sebagai penanggung jawab setiap keputusan di negeri ini tidak banyak bicara mengenai hasil kesepakatan tersebut. Padahal penandatanganannya akan dilakukan pada 15 Agustus 2005."Yang penting kita minta presiden, yang beliaunya itu nasionalis, saptamargais, bicara dong," ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2005).Menurutnya, penyelesaian Aceh sudah dilakukan sejak lama dan memakan biaya sangat tinggi. Triliunan rupiah bahkan ribuan nyawa juga melayang untuk membuat bumi tanah rencong ini menjadi damai.Atas dasar itu, FPDIP meminta kepada pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan penyelesaian Aceh, khususnya terhadap kesepakatan damai RI-GAM di Helsinki."Sudah beribu-ribu warga dan prajurit TNI yang meninggal. Karenanya menyangkut keputusan mengenai integritas kedaulatan di Aceh harus mempertimbangkan semua aspek. Nggak perlu tergesah-gesa, kayak ngejar tender aja," sindir Tjahjo.FPDIP menilai pemantau asing dari Uni Eropa dan ASEAN seharusnya tidak masuk ke Aceh dulu sebelum penandatanganan kesepakatan damai dilakukan. Apalagi DPR belum tahu sama sekali proses dan detail hasil perundingan."Etikanya, pengawas Uni Eropa jangan masuk dulu dong. Kita ingin tahu background-nya bagaimana, proses penetapannya seperti apa," ujarnya.Mengenai keterlibatan tim DPR yang bertugas memantau hasil kesepakatan di lapangan, Tjahjo meminta DPR bekerja all out. "Karena Aceh bagian dari NKRI, DPR harus 24 jam ikut memonitor Aceh," katanya.Meskipun pada 9 Agustus mendatang draf kesepakatan damai dikonsultasikan dengan pimpinan fraksi DPR, FPDIP menilai tidak cukup. FPDIP meminta draf kesepakatan itu juga dibahas terlebih dahulu di Komisi I sebelum dilakukan penandatanganan."Kita sudah menyiapkan surat kepada pimpinan agar meminta pemerintah melakukan pembahasan dulu dengan Komisi I," kata Tjahjo. (yid/)