Depdagri Diminta Batalkan Rencana Pilkada Ulang di Bitung

Jakarta - Keputusan KPU Kota Bitung, Sulawesi Utara, mengulang pilkada pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang terindikasi adanya kecurangan mendapat perlawanan. Salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota, Milton Tansil-Dirk Lengkong, meminta Mendagri membatalkan keputusan KPUD.Pasangan calon dari PDIP ini menolak pemungutan suara ulang di 14 TPS dengan alasan tidak ada keberatan dari KPPS, PPS, hingga PPK. "Mereka semua tidak ada keberatan," kata anggota tim sukses Tansil-Lengkong, Mochtar Parapaga.Parapaga, yang ditemui wartawan di Gedung Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (5/8/2005), menyatakan KPUD Bitung bertindak di luar prosedur dan melanggar aturan soal pilkada. Sebab putusan menggelar pemungutan suara ulang tergantung pada PPK."Memang pungutan suara ulang dapat saja dilaksanakan apabila terdapat sejumlah pelanggaran. Namun seluruh PPK menolak dilaksanakannya pemungutan suara ulang karena mereka telah bekerja sesuai prosedur dan tidak ada persoalan," ujar Parapaga.Parapaga juga menampik tuduhan KPUD Bitung bahwa Milton mendatangkan 200 warga Filipina untuk menggelembungkan suara. Sebab data dari Kasat Reskrim Polresta Bitung menyebutkan hanya ada dua orang pemilih yang ditengarai merupakan warga Filipina."Jadi isu keterlibatan 200 orang Filipina dalam pilkada 21 Juni hanya alasan untuk menggugat kemenangan tipis Milton sebanyak 186 suara dari pasangan Hanny Sondakh-Agustifo Tumondo," ujar Parapaga.KPU Kota Bitung memutuskan mengulang pilkada pada 14 TPS karena terindikasi adanya kecurangan. Pemungutan suara ulang ditetapkan dilaksanakan pada 13 Agustus pekan depan.Suasana Bitung dalam beberapa hari terakhir ini sempat mencekam setelah ribuan warga turun ke jalan. Pada Selasa 1 Juli lalu, massa dari dua pasangan calon bahkan berhadap-hadapan seperti siap berperang. Ketegangan itu bisa diredakan oleh ratusan aparat kepolisian dari Bitung dan Polda Sulawesi Utara. (gtp/)