Rabu 15 Agustus 2018, 00:09 WIB
Ini 'PR' untuk MenPAN-RB Baru Menurut Asman Abnur
Menteri PAN-RB Asman Abnur (Noval DA/detikcom)
Jakarta -
Asman Abnur telah mengundurkan diri dari posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Dia pun menyebutkan sejumlah daftar 'pekerjaan rumah' untuk MenPAN-RB penggantinya.
"Pertama mungkin sistem rekrutmen sebentar lagi kita harus terima PNS yang masih kurang karena yang pensiun tahun ini ada sekitar 220 ribu orang. Ini harus diputuskan segera," kata Asman dalam konferensi pers di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Selain itu, masih ada soal zona integrasi. Asman menyebut polres, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan perlu diintegrasikan.
"Kemudian pembenahan kelembagaan kita tetap harus lanjutkan, dan mendorong mal pelayanan publik lebih banyak lagi. Itu agenda yang saya anggap perlu ditingkatkan terus," kata Asman.
Dia juga telah menghadap langsung Presiden Jokowi untuk berpamitan. Saat bertemu dengan Jokowi tadi, Asman menyampaikan hal-hal yang telah dilakukannya dalam dua tahun ini.
"Kami juga ciptakan beberapa terobosan, khususnya zona-zona integritas, yaitu WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dan sekarang sudah terintegrasi beberapa sistem yang saya anggap ini merupakan terobosan yang sudah dilakukan," papar Asman.
Asman mengaku telah memperbaiki kelembagaan yang dianggap adanya LMS dan LPMK tidak produktif. Asman bahkan menyebut ada lembaga yang dibubarkan. Selain itu, Asman menyebut soal inisiasi mal pelayanan publik.
"Kami juga memperbaiki sistem rekrutmen PNS. Pegawai negeri alhamdulillah tahun kemarin sudah kami terima yang selama ini CPNS sudah moratorium 4 tahun. Penerimaan CPNS kemarin juga tidak ada masalah penerimaan. Beberapa pemda juga dibuka khususnya Pemda Kaltara, alhamdulillah sukses," ujar dia.
(bag/ams)
"Pertama mungkin sistem rekrutmen sebentar lagi kita harus terima PNS yang masih kurang karena yang pensiun tahun ini ada sekitar 220 ribu orang. Ini harus diputuskan segera," kata Asman dalam konferensi pers di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Selain itu, masih ada soal zona integrasi. Asman menyebut polres, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan perlu diintegrasikan.
"Kemudian pembenahan kelembagaan kita tetap harus lanjutkan, dan mendorong mal pelayanan publik lebih banyak lagi. Itu agenda yang saya anggap perlu ditingkatkan terus," kata Asman.
Dia juga telah menghadap langsung Presiden Jokowi untuk berpamitan. Saat bertemu dengan Jokowi tadi, Asman menyampaikan hal-hal yang telah dilakukannya dalam dua tahun ini.
"Kami juga ciptakan beberapa terobosan, khususnya zona-zona integritas, yaitu WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dan sekarang sudah terintegrasi beberapa sistem yang saya anggap ini merupakan terobosan yang sudah dilakukan," papar Asman.
Asman mengaku telah memperbaiki kelembagaan yang dianggap adanya LMS dan LPMK tidak produktif. Asman bahkan menyebut ada lembaga yang dibubarkan. Selain itu, Asman menyebut soal inisiasi mal pelayanan publik.
"Kami juga memperbaiki sistem rekrutmen PNS. Pegawai negeri alhamdulillah tahun kemarin sudah kami terima yang selama ini CPNS sudah moratorium 4 tahun. Penerimaan CPNS kemarin juga tidak ada masalah penerimaan. Beberapa pemda juga dibuka khususnya Pemda Kaltara, alhamdulillah sukses," ujar dia.
(bag/ams)
