Golkar: PKS Harus Dewasa Terima Kekalahan Pilkada Depok

Jakarta - Sikap ksatria PKS diuji atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat. Kekalahan jago PKS pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra harus diterima dengan lapang dada."Apa pun putusan PT Jawa Barat ini secara hukum sah. Pemerintah harus memberikan dukungan politik yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti," kata Sekretaris Pengarah Tim Pilkada Pusat Rully Chairul Anwar kepada detikcom per telepon, Jakarta, Kamis (5/8/2005).Rully meminta PKS dan kadernya menahan diri atas putusan pengadilan. "Dalam demokrasi ada kalah dan menang. Perlu ada kedewasaan politik, Golkar juga sering dizolimi tetapi bisa menahan diri. Hasil yang secara hukum harus dihargai sama-sama," imbaunya.Untuk itu, politisi Golkar ini menilai perlu ada sosialisasi di masyarakat dalam menyikapi hasil pilkada. Misalnya, protes mengenai kertas dan jumlah suara, kasusnya dibawa ke pengadilan tinggi. Sedangkan kasus hukum lainnya dibawa ke pengadilan umum. "Jadi putusan hukum harus dihormati dan dihargai," tandas Rully.PT Jawa Barat membuat keputusan yang mengejutkan pada Kamis (3/8/2005). Sidang yang dipimpin Nana Juwana SH ini memenangkan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin (calon yang diajukan Golkar dan PKB) dengan perolehan 269.551 suara. Sedangkan pasangan Nur Mahmudi-Yuyun Wirasaputra (calon yang diajukan PKS) mendapat 204.828 suara. Dalam amar putusannya, majelis hakim memberikan alasan bahwa dalam KPUD Depok telah banyak melakukan kesalahan. Menurut hakim, telah terjadi penggelembungan suara untuk pasangan Nur Mahmudi-Yuyun Ismail.Atas putusan itu, PKS merasa teraniaya dan terzolimi. PKS menilai putusan PT Jawa Barat ini batal demi hukum, karena persidangan tidak sesuai prosedur. (aan/)