detikNews
Senin 13 Agustus 2018, 16:45 WIB

Bolehkah Jokowi Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye? 

Erwin Dariyanto - detikNews
Bolehkah Jokowi Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye?  Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia (Foto: Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta - Kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali dicalonkan dipastikan akan berkampanye di sejumlah daerah di Indonesia.

Saat melaksanakan tugas kenegaraan ke luar kota, Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan. Apakah Jokowi juga akan menggunakan pesawat tersebut saat kampanye?

Ketentuan soal pejabat negara termasuk presiden dan wakil presiden yang akan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden yang akan kampanye menurut pasal 61 wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara.



Komisioner KPU Hasyim Asyari pada Maret lalu mengatakan kewajiban cuti ini dimaksud agar presiden dan wakil presiden yang kampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Namun mereka masih dibolehkan mendapatkan fasilitas pengamanan.

"Ketika kampanye tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali satu yang disebut-sebut dalam UU itu fasilitas pengamanan," kata Hasyim ketika itu.

Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di gedung DPR/MPR pada 4 April lalu mengatakan bahwa calon presiden petahana boleh menggunakan fasilitas pesawat presiden untuk berkampanye. Menurut dia pesawat kepresidenan merupakan fasilitas yang melekat dan tidak bisa dilepaskan dari presiden meski sedang cuti kampanye sekali pun.

"Itu melekat. Dipersilakan. Yang melekat sebagaimana ketentuan undang-undang itu diperbolehkan untuk digunakan," katanya.



Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria memiliki pendapat berbeda. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden petahana masih bisa memakai fasilitas negara dalam hal pengamanan dan mobil dinas saat kampanye. Namun pesawat kepresidenan tak boleh digunakan saat kampanye.

"Presiden dan wakil presiden masih bisa menggunakan fasilitas negara, seperti pengamanan pribadi, termasuk mobil kepresidenan. Yang tidak boleh pesawat kepresidenan dan tidak boleh digunakan Istana untuk kampanye atau menerima terkait urusan kampanye, tidak boleh," kata Riza, Selasa (3/4).

Ada pun di pasal 64 ayat 1 dan 2 PKPU nomor 23 tahun 2018 disebutkan bahwa dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara yang dimaksud adalah sarana mobilitas, seperti: kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.

Calon presiden petahana hanya boleh menggunakan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya. "Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional," bunyi pasal 65 ayat 1 PKPU nomor 23/2018 yang dikutip detikcom, Senin (13/8/2018).

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.


Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 65
(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

(2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.



Tonton juga video: 'Artis hingga Elite Parpol Hadiri Pembekalan Jubir Jokowi-Ma'ruf'

[Gambas:Video 20detik]


(erd/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed