JK: Dana Operasional Menteri untuk Kepentingan Luas

JK: Dana Operasional Menteri untuk Kepentingan Luas

Faiq Hidayat - detikNews
Senin, 13 Agu 2018 12:05 WIB
Sidang PK Jero Wacik/Foto: Ari Saputra
Sidang PK Jero Wacik/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan lebih luas. Menteri menurutnya juga boleh menggunakan dana operasional itu untuk kepentingan pribadi.

"Memang DOM itu diperuntukkan untuk kepentingan operasi menteri, menteri juga pribadi yang harus dijaga kepentingannya. Contohnya saja seorang menteri untuk hidup sehat perlu olahraga kalau tanpa olahraga bagaimana dia bekerja sebagai menteri yang baik, perlu ke dokter, perlu upaya kesehatan lainnya, juga perlu persahabatan, perlu entertain agar dapat berpartisipasi dalam tugas kementerian," ujar JK saat bersaksi dalam sidang PK Jero Wacik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (13/8/2018).

JK mengatakan dana operasional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 268/PMK.05/2014. Menteri boleh memakai dana operasional itu secara leluasa.





"Jadi memang menteri luas pengertiannya dalam DOM itu, memang pemerintah mendesain DOM itu untuk kepentingan yang lebih luas, karena itu PMK yang baru tahun 2014 itu mengizinkan memakai dari pada diskresi keputusan dari pada menteri yang bersangkutan tidak lagi diatur-atur dan tidak perlu dilaporkan. Menurut saya PMK 2014, sedangkan pengadilannya 2015 tentu PMK terdahulu dicabut," papar JK.

JK menilai dana operasional itu mendukung tugas menteri dalam pemerintah. Menteri juga tidak perlu membuat pertanggungjawaban.

"Itu ada teknisnya tentu yang paling penting lumpsum artinya diambil semua oleh yang bersangkutan dipakai untuk apa pun tidak melanggar aturan," kata JK.

Jero Wacik mengajukan PK atas putusan kasasi kasus DOM. Ada sejumlah novum atau bukti baru yang diajukan Jero Wacik salah satunya keterangan JK.

Mantan Menteri ESDM itu dihukum pidana penjara selama 4 tahun di pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu sempat dibanding tetapi putusannya tetap hingga akhirnya diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Jero menjadi 8 tahun penjara.



Tonton juga video: 'PKB Usul JK Jadi Dewan Penasehat Jokowi-Ma'ruf Amin'

[Gambas:Video 20detik]

(fai/fdn)