FKB Tolak Penggusuran Rumah Nabi SAW di Masjidil Haram

Jakarta - Pemerintah Arab Saudi berencana menggusur tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW di Makkah karena dikhawatirkan menjadi tempat pengkultusan.FKB DPR RI meminta pemerintah Arab Saudi membatalkan rencana tersebut karena tempat tersebut merupaka peninggalan sejarah dan secara emosional telah menjadi milik ummat Islam seluruh dunia."Kalau khawatir dimanfaatkan untuk penyimpangan, sehingga mengakibatkan musyrik, bisa diawasi secara ketat sehingga bisa diminimalisir," kata Wakil Ketua FKB DPR Masduki Baidlowi dalam konferensi pers di Gedung DPR RI di Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/8/2005). Hadir juga dalam acara ini anggota Komisi VIII, Badriyah Fayumi.Penggusuran tempat bersejarah bagi umat Islam untuk perluasan masjid tersebut dinilai FKB DPR tidak masuk akal dan berlebihan. Masih banyak tempat lain yang lebih layak di sekitar Masjidil Haram untuk perluasan.Agar tempat kelahiran tersebut lebih bermanfaat, FPKB mengusulkan tempat itu dibangun perpustakaan sehingga tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut akan tetap dikenang oleh umat Islam setiap mengunjungi Masjidil Haram.Dan untuk mengantisipasi kebijakam pemerintah Arab Saudi tersebut, FKB meminta pada pemerintah mengirim delegasi yang beranggotakan dari unsur pemerintah, anggota dewan, dan para ulama, ke negeri petro dolar itu. "Seperti yang dilakukan Indonesia saat menolak pengusuran makam Nabi dan para sahabat," kata Masduki. FKB juga meminta pemerintah Arab Saudi meninjau ulang mengenai mahram bagi kaum perempuan dalam melaksanakan ibadah haji. Pelarangan tersebut sangat bias gender dan penyebabkan ribuan kaum muslimin terhambat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram.MUIDalam kesempatan ini, FKB juga menyayangkan fatwa MUI yang telah menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya fatwa Ahmadiyah sesat dan pengharaman liberalisme, dan lain sebagainya.FKB juga menolak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap sekelompok lain yang berbeda pendangan. Menurut Masduki, negara Indonesia tidak menganut keyakinan dan agama tertentu dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum."Tdak boleh ada tirani mayoritas," tegas Cak Duki, panggilan akrabnya. (nrl/)