Geledah BPKS Sabang, KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Irwandi Yusuf

Jakarta - KPK menggeledah kantor Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BKPS) terkait kasus suap yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Sejumlah barang bukti berupa dokumen anggaran pun disita.

"Di sana kami menemukan dan menyita dokumen terkait anggaran yang relevan dengan kasus ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jaksel, Jumat (10/8/2018).

Penggeledahan dilakukan sejak pagi hingga sore hari ini. Selain itu, KPK memeriksa Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi. Ahmadi diperiksa sebagai saksi.

"Proses pemeriksaan, kami mendalami lebih lanjut dari saksi ini yang adalah tersangka terkait dugaan pemberian Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) itu secara intensif," terang Febri.

Baca juga: Sumarsono Diperiksa KPK, Jadi Saksi Kasus Suap Irwandi Yusuf

Febri mengaku sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri juga diperiksa dalam kasus tersebut. Para pejabat Kemendagri itu ditanya soal strandardisasi proses alokasi dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau Dana Otsus.

Dalam perkara ini, KPK menjerat Irwandi ketika menjabat Gubernur Aceh. Dia diduga menerima duit suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta.

Baca juga: Peran Steffy Burase di Kasus Gubernur Aceh Mulai Tersingkap

Uang itu merupakan bagian dari commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi Dana Otsus. KPK menduga bagian 8 persen diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan 2 persen di tingkat kabupaten.

Sebagian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Selain Irwandi dan Ahmadi, ada dua orang yang juga dijerat sebagai tersangka, yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. (ibh/rna)