DPR Dukung Penolakan Warga terhadap TPST Bojong

Jakarta - Resah dengan ngototnya pemerintah untuk melakukan ujicoba Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, sejumlah anggota DPR akan mengunjungi lokasi tersebut. Tim dari DPR mendukung penolakan warga terhadap ujicoba TPST itu. "Kita akan ke sana untuk menyampaikan bahwa penolakan warga adalah sah dan konstitusional," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR yang juga menjadi Ketua Tim DPR untuk TPST Bojong Sonny Keraf di gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (4/8/2005). Sonny akan bertolak dari Gedung DPR ke TPST Bojong siang ini. Selain Sonny, anggota Komisi VII DPR Alvin Lie dan Wahyudin Munawir juga akan ikut dalam rombongan. Menurut Sonny, pihaknya datang ke TPST Bojong juga untuk melihat apakah pemerintah akan tetap ngotot melakukan ujicoba TPST tersebut atau tidak. Selain itu, Tim DPR untuk TPST Bojong juga akan memberikan pengarahan kepada warga mengenai hasil rekomendasi DPR tentang TPST Bojong. Setidaknya ada dua rekomendasi yang telah dikeluarkan DPR. Pertama, DPR menolak ujicoba TPST Bojong. Alasannya, Perda Kabupaten Bogor no 27/1998 mengenai tata ruang menyatakan bahwa daerah Bojong merupakan pemukiman dan tempat pengembangan pariwisata. Kedua, TPST Bojong harus direlokasi ke tempat lain. Pada kesempatan itu, Sonny menegaskan sebenarnya pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Menristek sudah menjamin untuk tidak melakukan ujicoba TPST itu. "Namun informasi yang berkembang, ujicoba tetap dilakukan meski mendapat penolakan dari warga," urainya.TPST kontroversial ini berlokasi di Kampung Rawajeler, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Situasi di lokasi itu sempat mencekam, menyusul terjadinya penolakan oleh warga terhadap rencana ujicoba di lokasi tersebut. Namun, setelah batal dilakukan ujicoba TPST tersebut, saat itu ribuan warga dari tujuh desa di sekitar TPST, masing-masing dari Cipeucang, Sukamaju, Situsari, Bojong, Singasari, Mampir, dan Cikahuripan bersedia melakukan aksi damai. (ahm/)