NU Ancam Tarik Dukungan, Ini Tanggapan PDIP

Jakarta - Para elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengancam akan meninggalkan Joko Widodo (Jokowi) jika Jokowi tidak memilih kader NU sebagai cawapresnya. Apa tanggapan PDIP sebagai salah satu partai pengusung Jokowi?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hingga kini partai koalisi pendukung Jokowi terus melakukan komunikasi yang baik dengan para elite NU. Hasto pun menilai aspirasi NU tersebut merupakan dinamika politik yang biasa.

"Kami terus berkomunikasi dengan baik. Hubungan kami secara institusi, secara kelembagaan, maupun secara personal cukup baik antara Bu Mega, Ma'ruf, dan Said Aqil berjalan sangat baik, sehingga seluruh aspirasi tentu saja itu bagian dari dinamika politik menjelang penetapan capres-cawapres dan itu menjadi biasa," kata Hasto saat ditemui wartawan di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Yenny Wahid: Jika Mahfud MD Dampingi Jokowi, Masyarakat NU Gembira

Hasto sendiri menegaskan PDIP tidak ikut campur tangan terkait mana sosok yang didukung oleh NU dan yang bukan. Dia mengatakan PDIP bertugas membantu komunikasi yang baik dalam dukungan untuk Jokowi.

"Ya, kami terhadap berasal dari PBNU mana yang tidak atau mana yang di-endorse itu kan kami tidak campur tangan. Tugas kami mendengarkan aspirasi tersebut," katanya.

Baca juga: Yenny Wahid: Saya Jamin Mahfud Md Kader NU Tulen

Dalam pernyataan elite PBNU dan Muhaimin tersebut disebutkan bahwa mereka akan menarik dukungan terhadap Jokowi jika Jokowi tidak memilih kader NU sebagai cawapres. Termasuk jika Jokowi memilih Mahfud Md yang mereka sangkal sebagai kader NU.

Hasto sendiri menilai Ma'ruf Amin dan Mahfud Md memiliki hubungan yang baik. Terlebih keduanya sama-sama berada dalam wadah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Kalau kita lihat, beliau berdua kan jadi bagian BPIP, juga Mahfud Md. Sebetulnya Tidak ada persoalan dalam konteks komunikasi politik. Tapi ini kan dinamika yang biasa terjadi menjelang penetapan. Kami mendengarkan, memperhatikan, hal tersebut," katanya.

Lantas apakah partai pendukung akan mengevaluasi nama Mahfud Md sebagai cawapres Jokowi?

Terkait hal ini, Hasto menegaskan pihaknya menghormati hak politik Jokowi yang akan memilih. Yang penting, kata Hasto, orang tersebut harus bisa bekerja sama dengan baik dan memperkuat keyakinan rakyat untuk memilih Jokowi.

"Kami hormati hak politik Presiden. Siapa pun yang jadi pendamping Jokowi harus bisa kerja sama dengan baik, memperkuat upaya untuk melakukan pemenangan, kesesuaian di dalam menjalankan agenda pemerintahan ke depan," katanya.

"Pak Jokowi mempertimbangkan masukan ketum dan itu sudah dilakukan, sehingga semua ada plus-minusnya, tinggal keyakinan ini yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Bukan untuk PDIP semata, Golkar, PKB, PPP, tapi untuk Indonesia," tambahnya.

Lalu apakah Jokowi sendiri memang menginginkan Mahfud?

"Ya, kalau kita lihat, beliau ingin yang terbaik yang saling melengkapi yang bisa menjadi kesatupaduan untuk kita semua. Ya kita tunggu. Kan, tinggal berapa hari lagi," katanya. (rjo/rvk)