Menurut Zulkifli, ia bertemu dengan Jokowi dalam kapasitas sebagai Ketua MPR. Pertemuan diam-diam itu disebut untuk membahas Sidang Istimewa MPR pada 16 Agustus mendatang.
"Saya kan mau sidang MPR tanggal 16, kita mau sidang MPR, ada namanya panitia ad hoc, untuk amendemen terbatas mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dua, mengenai Tap MPR. Tiga, rekomendasi MPR, panitia ini harus diserahkan tanggal 16, sebenarnya Ketua MPR harus lapor ke presiden," ujar Zulkifli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan di kediamannya, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018). Zulkifli menyatakan hanya memberikan laporan kepada Jokowi.
"Sebagai kepala eksekutif, beliau itu kepala negara, jadi harus kita berikan report. Karena tidak mungkin MPR ambil amendemen tanpa persetujuan presiden," kata dia.
Meski begitu, Zulkifli tak menampik pertemuannya dengan Jokowi membahas arah koalisi. PAN hingga kini belum menentukan sikap resmi, meski selama ini kerap berkonsolidasi dengan koalisi Prabowo Subianto.
"Ya nanya politik ketemu ya ada aja, politik tuh sampingan, ada aja ya," aku Zulkifli.
Baca juga: Zulkifli Ketemu Jokowi, Deal or No Deal? |
Zulkifli datang ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/8), dengan mengendarai mobil pejabat berpelat nomor B-1707-RFS. Ia tidak datang dengan nopol dinas Ketua MPR, yakni RI-5.
Kedatangan Zulkifli menemui Jokowi menimbulkan spekulasi PAN akan bergabung ke Jokowi. Apalagi hingga saat ini PAN masih tergabung dengan Kabinet Kerja.
Spekulasi bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi juga terlihat dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Setelah Zulkifli menemui Jokowi, dia memberi sinyal ada partai baru yang akan bergabung ke koalisi.
"Insyaallah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10, kira-kira seperti itu," ujar Hasto setelah bertandang ke KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (7/8). (elz/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini