Ini Alasan Keturunan Sultan Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden

Serang - Rencana deklarasi #2019GantiPresiden mendapat penolakan dari para keturunan (dzuriyat) Sultan Maulana Yusuf. Pasalnya, lokasi yang akan digunakan di Serang, Banten, masuk kawasan makam dan lokasi cagar budaya.

Tubagus Rahmatullah, salah satu keturunan Sultan Maulana Yusuf, mengatakan kawasan kompleks Maqbaroh Sultan Maulana Yusuf merupakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik karena di luar pemanfaatan cagar budaya.

Baca juga: Keturunan Sultan: Deklarasi #2019GantiPresiden Sensasi Pecah Banten

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menurutnya, menyebutkan larangan tersebut. Apalagi lokasi merupakan tempat berziarah umat Islam ke makam Sultan Maulana Yusuf.

"Kami mengecam dan menolak keras deklarasi di Maqbaroh Sultan Maulana Yusuf. Ini makam waliyullah. Pada masa hidupnya, ia membangun umat," ujar Tubagus Rahmatullah di kawasan Banten Lama, Kasemen, Kota Serang, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Keturunan Sultan Banten Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden

Deklarasi dengan tagar ini, menurutnya, juga membuat gaduh dan memisahkan masyarakat. Akibatnya bisa berimbas pada terpecahnya ulama dan santri, khususnya di Banten.

"Deklarasi ganti presiden di Banten ini melanggar undang-undang tentang pemanfaatan cagar budaya khususnya karena digunakan untuk kegiatan politik," tegasnya.

Jika deklarasi ini terus dilakukan, para keturunan sultan, khususnya dari garis Sultan Maulana Yusuf, akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Ia menuntut deklarasi tidak dilakukan di tanah leluhurnya.

"Jika tetap dilaksanakan, kami akan buat laporan ke kepolisian. Ini harus dibatalkan," katanya.

Lokasi tempat deklarasi #2019GantiPresiden sebelumnya juga mendapat gelombang penolakan. Pemkot Serang melarang panitia melakukan deklarasi di alun-alun dan Stadion Maulana Yusuf. (bri/rvk)