Fraksi PDIP Sesalkan Kehadiran Pemantau Asing di Aceh

Jakarta - Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyesalkan sikap pemerintah yang tinggal diam dengan kedatangan pemantau asing dari Uni Eropa dan Asean di Aceh. Seharusnya pemerintah melarang kehadiran mereka sebelum hasil sesepakatan RI dan GAM di Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005."Pasukan Uni Eropa dan Asean sudah masuk Aceh, sudah diterima resmi oleh pemerintah. Padahal rapat konsultasi hasil perundingan baru tanggal 5 Agustus besok," kata Tjahjo dalam diskusi politik yang diadakan oleh fraksi PDIP menjelang rapat konsultasi dengan Presiden, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/8/2005).Hal yang sama juga disampaikan ketua Komisi I DPR Sidarto Danushubroto. Sidarto menilai pemerintah telah bertindak kebablasan dalam perundingan RI dan GAM karena tidak melibatkan DPR. Padahal kesepakatan Komisi I dengan pemerintah menyatakan setiap penyelesaian Aceh harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR.Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno yang juga hadir dalam acara tersebut mengancam akan melakukan impeachment pada presiden SBY jika pemerintah menyetujui perundingan tersebut. Apalagi sampai membentuk partai lokal. "Jelas kalau melanggar UUD 45, ada impeach-nya," tegasnya.Sikap pemerintah yang tak mau terbuka tentang kesepakatan RI dengan GAM sebelumtanggal 15 Agustus akan menimbulkan preseden buruk untuk kerjasama dan saling pengertian antara DPR dan pemerintah. "Ini dapat menimbulkan konflik konsitusional antar dua lembaga negara," tambah mbah Tardjo.Mbah Tardjo menilai pemberian hak-hak politik bagi GAM dengan memberikan peluang mendirikan partai politik lokal akan mempermudah Aceh terpisah dari NKRI. Selainitu parpol lokal juga bertentangan dengan UUD 45 dan UU 31/2002 tantang partai politik. "Dalam pandangan politik, parpol lokal di NAD akan mengarah pada terbentuknya negara federal," protes Mbah Tardjo.Meskipun demikian, Fraksi PDIP akan tetap menghadiri rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah tangal 5 Agustus depan. Tjahjo juga tidak mempersoalkan tempat konsultasi tersebut meskipun bertempat di istana. "Nggak ada masalah, asal tidak di Helsinki aja," katanya. Berbeda dengan Tjahjo, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menilai dilaksanakannya rapat konsultasi di istana akan membuat posisi politik DPR akan semakin kalah dan lemah di hadapan pemerintah. (ddn/)