PT KA Divre III Minta Karyawan Tidak Mogok

Palembang - Rencana aksi mogok nasional pada 8-10 Agustus 2005 oleh Serikat Pekerja Kereta Api (SP KA) mendapat penolakan dari pimpinan PT Kereta Api (KAI Divre III Sumatera Bagian Selatan.Menurut Kahumas Divre III PT KA, Lukman A. Kohar kepada pers di ruang kerjanya di Jl Ahmad Yani Palembang, Rabu (3/8/2005), Kepala Divre III PT KAI Jaya Surbakti sudah menginstruksikan agar karyawan di lingkungan Divre III tidak ikut mogok massal itu."Instruksi ini dikeluarkan Senin (1/8/2005) dan sudah dikirimkan melalui teleks ke seluruh jajaran Divre III, mulai Kertapati, Lubuklinggau, Prabumulih, Baturaja sampai Tanjung Karang," kata Lukman.Alasannya, aksi mogok nasional itu hanya merugikan karyawan dan masyarakat. Karena itu, seluruh karyawan untuk bekerja seperti biasa, baik operasional kereta api, pelayanan publik, pengaturan dan pengawasan wilayah tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.Surat tersebut selain diedarkan kepada karyawan juga ditembuskan ke MenteriPerhubungan, Gubernur Sumsel, Gubernur Lampung, Menneg BUMN, Menakertrans, Pangdam II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kapolda Lampung, Direktur Pertamina UP II, PT Batubara Bukitasam, PT Semen Baturaja, PT Tanjungenim Lestari, YLKI Cabang Palembang, YLKI Cabang Lampung, Ketua SPKA Bandung, dan Ketua DPD SPKA Sumsel. Dikatakan Lukman, saat ini Direktur Utama PT KAI Omar Berto turun mensosialisasikan tentang penyelesaian pendanaan program pensiun dan jaminan pemeliharaan kesehatan pegawai eks PNS PJKA. Ini mengacu pada surat Menhub tertanggal 27 Juli tentang persetujuan pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban pemberian hak-hak kesejahteraan eks PNS Dephub/PJKA.Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPKA Sumsel Hashuri Hasan mengatakanaksi mogok nasional tetap akan berjalan. Mulai dari daerah Banyuwangi sampaiSumatera Utara. "Ini karena tidak ada kejelasan dari pemerintah mengenai kesejahteraan karyawan sama dengan pegawai negeri sipil. Baik seluruh gaji, kesehatan dan lainnya. Bahkan pertemuan yang dilaksanakan dengan Menhub tidak ada titik temu," katanya. (ddn/)