FPKS Tidak akan Ikuti Kunjungan Komisi X ke Cina-Australia

Jakarta - Untuk urusan semacam studi banding ke luar negeri, Fraksi PKS sudah jelas sikapnya. Semua anggota FPKS dilarang mengikuti jalan-jalan ke negeri tetangga. Aturan yang sama juga diterapkan untuk rencana lawatan Komisi X DPR ke Australia dan Cina. "Semua kunjungan ke luar negeri yang didanai oleh DPR maupun APBN, anggota FPKS dilarang untuk mengikutinya," kata Ketua Fraksi PKS Untung Wahono saat dihubungi detikcom, Rabu (3/8/2005). Meski kunjungan Komisi X nantinya akan dibiayai Depdiknas, menurut Untung, dana Depdiknas itu juga berasal dari APBN. "Jadi sama saja, kita larang," kata dia. Untung mengaku, sebenarnya dirinya belum mendengar sama sekali tentang rencana Komisi X untuk berkunjung ke Cina dan Australia. Fraksinya juga belum pernah membahasnya. "Tadi, saya ketemu anggota Komisi X fraksi kami, tapi dia tidak cerita apa-apa. Tapi, kalau memang rencana itu ada, ya kita tetap larang," kata dia. Kunjungan ke luar negeri yang boleh dilakukan oleh anggota FPKS adalah bila kunjungan itu diongkosi kocek pribadi atau kunjungan tersebut didanai oleh pihak pengundang. "Misalnya, ada lembaga luar negeri yang mengundang kita dan dananya ditanggung, ya kita akan datangi," ungkap Untung. Larangan berkunjung ke luar negeri ini, lanjut Untung, sudah menjadi ketetapan DPP PKS. Dalam keputusan DPP PKS, dengan alasan negara sedang mengalami krisis dan banyak bencana dan masalah sosial, maka PKS berempati dengan melarang anggota FPKS 'pelesiran'. Dan instruksi DPP PKS ini sudah ditaati oleh semua anggota FPKS. Dalam kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ke luar negeri baru-baru ini, tidak ada satu pun anggota FPKS yang mengikuti kunjungan itu. "Kita baca di internetnya saja deh hasilnya," kelakar Untung. (asy/)