Puluhan Pensiunan Demo Menhub Minta Kejelasan Rumah Dinas

Jakarta - Aksi demonstrasi kembali terjadi di Departemen Perhubungan (Dephub). Kali ini, puluhan keluarga pensiunan karyawan Dephub bidang Laut meminta kejelasan status rumah dinas."Kami ingin hak diperhatikan dan bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa," ujar Maas Lubis, koordinator aksi, kepada wartawan di depan Gedung Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2005).Puluhan orang ini tinggal di Kompleks Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Kawasan pemukiman ini berstatus rumah dinas. Warga mengaku sudah tinggal sejak tahun 1976 lalu. Maas menceritakan, pada tahun 1977, sekitar 186 karyawan diberi pesangon untuk pindah rumah. Untuk karyawan aktif diberi kompensasi Rp 1 juta sedangkan pensiunan Rp 500 ribu. "Tapi saat itu ada kesepakatan antara pejabat Dephub dengan perwakilan karyawan untuk tidak menerima pesangon dengan jaminan status rumah menjadi hak milik," tambah Maas. Namun, sampai saat ini rumah tersebut masih berstatus aset negara. "Kami merasa tertipu," akunya. Ia menyatakan selama 28 tahun, seluruh warga merawat rumah tersebut serta mengurusi PBB, listrik dan PDAM.Maas berargumen, berdasarkan Perpres 40/1994 tentang Rumah Negara, penghapusan rumah negara dapat dilakukan karena tidak layak huni, terkena rencana tata ruang, bencana sehingga haknya bisa dialihkan pada penghuni. "Pada tahun 1977, seluruh rumah tidak layak huni, maka dapat dialihkan menjadi rumah pribadi," tegasnya.Dalam aksi itu mereka juga membawa poster antara lain bertuliskan "Keluarga besar warga Komplek Kramat Jaya menuntut hak dan keadilan kepada Menhub", "Kami rakyat kecil, tolong perhatikan hak kami", "Pak Menteri, dengar suara rakyat".Hingga pukul 12.00 WIB, aksi itu masih berlangsung. Lalu lintas tidak terganggu dengan adanya demo ini. (ton/)