Pemerintah Janji Beberkan Masalah Papua ke Masyarakat

Jakarta - Pemerintah tidak ingin kecolongan lagi. Dalam waktu dekat masyarakat Indonesia akan mendapat penjelasan soal kebijakan yang dijalankan di Papua, terutama yang menyangkut otonomi khusus. Upaya ini ada hubungannya dengan sikap anggota Kongres AS yang ingin membebaskan Papua dari NKRI.Mendagri M Ma'ruf menuturkan, otonomi khusus merupakan kebijakan yang telah disepakati dalam menyelesaikan masalah Papua."Kita akan berikan penjelasan yang utuh mengenai pengelolaan Papua kepada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya," kata Ma'ruf usai bertemu Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (2/8/2005).Secara terpisah Menko Polhukam Widodo AS yakin masalah ini tidak akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Sebab pada dasarnya pemerintah AS sangat menghormati integritas kesatuan wilayah NKRI.Dalam konteks inilah Widodo mengungkapkan, sebenarnya pemerintah RI sangat menyesalkan sikap Kongres AS. Keberatan tersebut sudah disampaikan lewat jalur diplomatik. "Semestinya mereka juga melihat bagaimana Indonesia mengelola Papua, otonomi khusus merupakan solusi terbaik yang disepakati semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara utuh," katanya.Pada 9 Juni lalu, Komite Relasi Internasional Parlemen AS (kongres dan senat) menggolkan sebuah Rancangan Undang-Undang yang berisikan dukungan pada kebebasan Papua.RUU itu disebut HR 2601, The State Department Authorization Act for FY2006, yang diprakarsai oleh dua anggota Kongres AS, yaitu Donald M Payne (asal Newark, New Jersey) dan Eni FH Faleomavaega (asal Samoa Amerika). Keduanya mempersoalkan lagi proses penggabungan Papua ke Wilayah NKRI lewat mekanisme Pengumpulan Pendapat Rakyat yang digelar tahun 1969.Bahkan Kongres AS berencana menugaskan Menlu AS agar secara khusus memantau perkembangan situasi politik dan keamanan di Papua. (umi/)