Luhut vs SBY Soal Data Kemiskinan

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Selasa, 31 Jul 2018 21:00 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Pernyataan tersebut pun dibantah oleh pihak pemerintah.

"Yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan atau income dan daya beli golongan orang mampu dan golongan orang miskin yang kita sebut dengan the bottom fourty, 40% kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang," papar SBY saat memberikan pernyataan bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan di kediamannya, Selasa, 24 Juli 2018.



Itu adalah pertemuan pertama SBY dan Prabowo yang khusus membahas Pilpres 2019. Waktu itu keduanya memang belum menyatakan koalisi, namun di pertemuan kedua, mereka sepakat untuk maju bersama.

SBY dan Prabowo. SBY dan Prabowo. Foto: Agung Pambudhy


SBY kini berada di kubu yang sama dengan Prabowo menatap Pilpres 2019. Prabowo akan kembali menantang Joko Widodo (Jokowi) yang nantinya bakal jadi capres petahana.



Salah satu pembantu Jokowi, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun menyanggah pernyataan SBY. Dia mempertanyakan data yang dikutip oleh SBY.

"Jangan kita nodai dengan informasi-informasi yang menurut saya tidak bagus dan tidak mendidik ke bawah. Ada yang bilang 100 juta miskin di Indonesia," kata Luhut di Gedung BPPT Jakarta, Selasa (31/7/2018).



Menurut Luhut, justru angka kemiskinan di Indonesia saat ini sudah menurun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Mengutip data tersebut, Luhut menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 26 juta orang.

"Katanya ada 100 juta miskin di mana 100 juta miskinnya, kita kan lihat merujuk BPS. BPS bilang kemiskinan turun 9,82% atau setara 26 juta orang. Itu angka besar tapi tidak 100 juta," ujar Luhut.

Tak hanya Luhut, Wapres Jusuf Kalla pun tak sependapat dengan SBY. Bagi JK, data BPS lebih valid.

"Tergantung ukuran apa yang kita pakai. Kalau ukuran yang kita pakai (BPS) ialah ukuran yang diakui internasional, berpendapatan sekian per bulan atau konsumsinya per hari berapa," ujar JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

JK pernah mendampingi SBY di periode 2004-2009. Namun keduanya menjadi rival di Pemilu 2009. (bag/tor)