Kemenkum: Kalau Negara Mau Maju, Kekayaan Intelektual Harus di Depan

Moch Prima Fauzi - detikNews
Selasa, 31 Jul 2018 19:36 WIB
Foto: Dok Kemenkum
Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI), Freddy Harris menyampaikan, wilayah Indonesia begitu luas dan kaya akan potensi sumber daya alam. Sayangnya, masih banyak potensi Indikasi Geografis di daerah yang belum didaftarkan. Ia menilai kemajuan suatu negara diikuti oleh kekayaan intelektualnya.

"Jika negara ini mau maju, intelectual property-nya harus di depan, tanpa intelectual property tak ada cerita untuk maju," ujar Freddy Harris keterangan tertulis, Selasa (31/7/2018).

Hal itu disampaikan Freddy saat Seminar Nasional Pelindungan Kekayaan Alam dan Budaya Nasional Melalui Indikasi Geografis, Senin (30/7/) kemarin.

Dia mengatakan melalui perlindungan Indikasi Geografis, Indonesia dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal. Menurutnya kekayaan intelektual bersifat komersil. Dalam hal ini dia mencontohkan layanan Google di smartphone.

"Siapapun yang memakai android pasti berhubungan dengan Google, kelihatannya saja free, tapi ternyata tidak. Saham dia makin naik. Iklan akan tertanam di kepala kita. Makanya komersialisasi di KI menjadi penting," jelas Freddy.

Untuk menggalakkan kekayaan intelektual, Tim Board of Direction (BOD) dari Ditjen Kekayaan Intelektual telah menentukan tahun ini sebagai tahun Indikasi Geografis.

"Prioritas Perlindungan KI pada tahun 2021 adalah Pendaftaran Paten, 2020 Pengetahuan Tradisional, 2019 Desain Industri, dan tahun 2018 fokus Indikasi Geografis," ucapnya.

Freddy juga menambahkan, pada 17 Agustus 2018 nanti, pihaknya akan membuat aplikasi pendaftaran online Indikasi Geografis.

"Daftarkan dulu. Tidak perlu takut. Kami review apa kurangnya apa lebihnya. Nanti ada 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat pendaftaran, kedua adalah sertifikat pelindungan," ajak Freddy.

Sebelumnya telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang disaksikan Menkopolhukam dan Mendes PDTT. Nantinya, kerjasama antara ISHI dan ADKASI ini berkaitan dengan Indikasi Geografis.

Tak hanya itu, Kemenkum-HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga mendorong perwakilan DPRD kabupaten seluruh Indonesia yang hadir, agar mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografisnya. Menurutnya, Indikasi Geografis harus mengandung intelektual, yaitu sumber daya alam yang diolah manusia, kerajinan, dan pengetahuan tradisional.

"Dengan ditandatangani nota kesepahaman tersebut, dari DPRD ayo daftarkan produk Indikasi Geografis di daerahnya masing-masing," pungkasnya. (ega/ega)