"Kami harap semua pihak, siapapun dan kelompok manapun untuk tidak memaksakan kehendaknya apalagi menekan Prabowo untuk memilih satu nama cawapres," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (30/7/2018).
Baca juga: PAN: Prabowo-Abdul Somad Paling Menarik |
Ferdinand meminta Prabowo diberikan keleluasaan dalam menentukan cawapres. Dia mengingatkan tujuan utama kontestasi Pilpres 2019 adalah untuk mengganti presiden, bukan rebutan kursi wakil presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, dia menyebut PD menghargai tiap usulan yang datang dari perorangan atau kelompok tertentu. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi.
"Bagi Demokrat, siapa saja dan kelompok mana saja berhak mengusulkan atau merekomendasikan nama. Itu hak konstitusional dan tidak boleh dilarang. Rekomendasi Ijtimak Ulama tentu kami hormati dan hargai sebagai sebyah usulan," sebut Ferdinand.
"Namun demikian keputusan akhir tetap ada di partai politik karena parpol lah yang akan mendaftar di KPU," imbuh dia.
Sebelumnya, aktivis 212 yang juga politikus PAN Eggi Sudjana mendorong duet Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad (PUAS). Bagi Eggi, parpol Koalisi Keumatan yang tak mendukung duet ini berarti munafik.
"Kita akan lihat partai yang selama ini getol menyuarakan koalisi keumatan, tapi justru tidak setuju dengan UAS mendampingi Pak Prabowo sesuai hasil ijma' ulama hanya karena kadernya gagal jadi cawapres," kata Eggi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (30/7).
"Ingat, berarti mereka munafik dan tidak layak mengatasnamakan umat. Jangan dipilih partai munafik," imbuhnya.
Antara Salim Segaf dan Ustaz Somad, Siapa yang Bakal Jadi Cawapres Prabowo? Simak Videonya:
(tsa/jbr)