UE dan ASEAN Sepakati Draf Misi Pemantauan Aceh

Jakarta - Pemerintah Indonesia, Uni Eropa (UE) dan ASEAN sudah menyepakati draf Status of Mission, Aceh Monitoring Mission (AMM) (Misi Pemantauan Aceh) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Diharapkan, 30 sampai 50 orang anggota tim AMM sudah masuk ke Aceh pada 15 Agustus 2005."Status dari misi tim AMM sudah ada drafnya yang kita siapkan. Tapi belum ada keputusan untuk menyetujui. Karena para delegasi dari UE dan ASEAN harus konsultasi dahulu dengan negaranya masing-masing," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil usai rapat teknis antara pemerintah RI dengan delegasi UE dan ASEAN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2005). Diharapkan, satu hari setelah penandatangan Memorandum Of Understending (MoU) atau nota kesepahaman antara GAM dan pemerintah RI, sudah ada tim advance (pendahulu) yang masuk terlebih dahulu ke Aceh.Sofyan menambahkan, dari hasil pertemuan tadi, disepakati jumlah anggota AMM, kurang lebih 200 orang. Komposisinya, dari negara ASEAN diharapkan mencapai 80 sampai 100 orang. Untuk ketua tim dan struktur tim monitoring, nantinya akan ditentukan secara teknis di lapangan. Tetapi setiap anggotanya memiliki kedudukan yang sama. Tim AMM akan secara lengkap berada di Aceh setelah ditandatanganinya mision of status atau tukar diplomatik, untuk menyerahkan tugas pemantauan kepada tim tersebut. Kemungkinan, penandatangan tersebtu tidak berbarengan dengan penandatangan MoU kesepakatan damai antara pemerintah RI dan GAM. Rencananya, tim Advance sendiri akan berada di Banda Aceh pada 15 agustus 2005. AMM akan berada di Kota Serambi Mekah selama satu tahun. Tujuannya, untuk memonitor setiap kesepahaman yang disepakati RI dan GAM. Walaupun diantara anggota merupakan dari kalangan militer, tetapi mereka yang tidak dipersenjatai dan memiliki misi tugas sipil.Perlindungan keamanan AMM selama di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah RI sepenuhnya. "kedatangan mereka adalah dengan itikad baik, tanpa senjata dengan tugas sipil, kita akan kerjasama dengan tim tersebut dan begitu juga dengan GAM," ungkap Sofyan. Pengamanan 200 anggota tim AMM, sepenuhnya akan ditangani pihak kepolisian. Namun, secara teknis belum diketahui berapa jumlah aparat Polri yang akan diterjunkan. Mengapa TNI tidak dilibatkan untuk pengamanan AMM? "Sejak awal proses pertemuan informal antara RI dan GAM, sampai pertemuan dengan delegasi UE dan ASEAN, TNI sudah dilibatkan dengan keberadaan Mayjen TNI Bambang Darmono," beber Sofyan. Alasan lainnya, menurut Sofyan, setelah adanya penandatanganan kesepahaman dengan GAM, tentunya kondisi semakin membaik dan TNI tidak perlu dilibatkan. Akhirnya, penanganannya dikembalikan kepada Polri.Lokasi keberadaan anggota AMM di aceh, akan ditentukan sendiri oleh para anggotanya. Lokasi pemantauan pun akan ditentukan setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah Ri. Rapat teknisi ini dihadiri 40 orang delegasi UE dan ASEAN serta tampak hadir para pembuat kebijakan seperti, dari pihak kedutaan maupun atase pertahanan. Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB ini membahas berbagai persoalan mengeani AMM, seperti peran dan tugas serta misi dan struktur tim monitoring di Aceh. (ism/)