Pemerintah Diminta Antisipasi Datangnya Tim Kongres AS

Jakarta - Pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan datangnya tim yang dikirim Kongres Amerika Serikat untuk menyelidiki persoalan mendasar di Papua. Kedatangan tim asing ini menyusul jika disahkannya RUU 2601 yang memuat masalah Papua.Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPD Laode Ida. Laode menunjuk pada seksi 1115 dalan UU tersebut yang mewajibkan Menteri Luar Negeri AS untuk melapor kepada Kongres tentang efektivitas Otonomi Khusus Papua dan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969."Kalau RUU itu disetujui hari ini, enam bulan lagi kita akan kedatangan tim dari AS untuk menyelidiki persoalan-persoalan mendasar di Papua. Ini perlu diantisipasi," kata Laode kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2005).Walau meminta pemerintah waspada, namun Laode meminta pemerintah tidak tergesa-gesa melakukan perlawanan terhadap AS. Sebab pemerintah AS masih komitmen mendukung NKRI.Laode juga meminta pemerintah membentuk tim lobi khusus di AS dan di negara-negara lain untuk menekan agar Papua tidak menjadi isu internasional. "Kita harapkan pemerintah sadar bahwa lobi itu penting. Kita harus ikuti tradisi politik Amerika dengan lobi. Kebijakan diambil melalui lobi-lobi pada pengambil kebijakan," katanya.Dalam kesempatan itu, Laode Ida juga membantah adanya informasi di DPD terdapat agen asing yang berasal dari Papua. Menurut Laode, semua anggota DPD, termasuk yang dari Papua, memiliki komitmen terhadap NKRI. Sebab untuk menjadi anggota DPD harus mengakui NKRI."Kami belum punya data. Tapi saya yakin teman-teman mempunyai integritas untuk NKRI. Karena syarat untuk menjadi anggota DPD harus mengakui NKRI," demikian Laode Ida. (gtp/)