Tolak Bupati Terpilih, Warga Sukoharjo Aksi Bakar Ban

Tolak Bupati Terpilih, Warga Sukoharjo Aksi Bakar Ban

- detikNews
Senin, 01 Agu 2005 16:43 WIB
Solo - Belasan warga Sukoharjo, Jawa Tengah, menggelar aksi di depan Kantor DPRD setempat, Senin (1/8/2005). Mereka menolak rencana pelantikan bupati terpilih Bambang Riyanto. Pasalnya yang bersangkutan dinilai tidak pantas dijadikan pemimpin karena telah menjadi tersangka kasus politik uang dalam pilkada pada 27 Juni lalu.Belasan orang tersebut berencana menggelar aksi di halaman DPRD namun pintu gerbang kompleks gedung ditutup rapat oleh barisan pagar betis puluhan anggota Polres Sukoharjo. Karena jumlah polisi yang lebih banyak akhirnya pendemo menghentikan rencana masuk kompleks dengan berorasi di depan pintu gerbang.Puas berorasi, mereka lalu membakar lima buah ban mobil yang ditumpuk sehingga menimbulkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi. Selain itu dibakar pula sebuah boneka besar dari jerami yang mereka gambarkan sebagai sosok Bambang Riyanto, bupati terpilih Sukoharjo.Mereka menolak Bambang Riyanto dilantik karena saat ini Bambang masih dalam status tersangka kasus politik uang dalam Pilkada yang kasusnya ditangani Polres setempat. Mereka juga meminta pengusutan kembali kasus penyimpangan dana yang dilakukan Bambang Riyanto saat menjabat bupati periode 2000 - 2005 dalam pengadaan sepeda motor untuk anggota DPRD.Usai membakar ban dan boneka, perwakilan aksi baru mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan DPRD. Lima peserta aksi ditemui oleh dua wakil ketua DPRD Sri Waluyo dan Nurdin. Dalam pertemuan itu mereka mendesak DPRD membentuk Pansus untuk meneliti kemungkinan terjadinya kecurangan dan korupsi di KPUD Sukoharjo.Sedangkan dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta polisi dan kejaksaan untuk menuntaskan kasus politik uang yang dilakukan Bambang Riyanto. Bahkan polisi diminta melakukan penjemputan paksa terhadap Bambang. Hal ini perlu dilakukan karena Bambang tidak pernah hadir dalam dua kali pemanggilan yang dilakukan Polres untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut.Tuntutan lainnya adalah agar seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Sukoharjo, termasuk pentahapan pelantikan bupati, dihentikan sambil menunggu penuntasan proses hukum terkait kasus pidana dan administrasi yang terjadi dalam Pilkada.Meskipun aksi ini hanya diikuti oleh segelintir orang, tak urung ruas Jalan Veteran yang berada di depan DPRD Sukoharjo ditutup total oleh polisi selama aksi berlangsung. (nrl/)


Berita Terkait