Rekening Tak Wajar, PPATK Bantah Lansir Inisial 15 Polisi

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantah melansir inisial 15 anggota Polri yang rekeningnya diduga tidak wajar. PPATK juga meluruskan, ke 15 anggota Polri itu tidak semuanya berpangkat perwira tinggi (pati)."Terkait dengan pemberitaan yang menggunakan inisial nama dan menyebut jumlah tertentu, sebenarnya kami tidak pernah memberikan itu semua," kata Ketua PPATK Yunus Husein.Yunus, usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/8/2005), menambahkan, 15 anggota Polri yang rekeningnya diperiksa itu terdiri dari pati, perwira menengah (pamen), dan bintara.Dijelaskan Yunus, rekening-rekening yang diduga tidak wajar itu merupakan hasil pemeriksaan sejak tahun 2004. Sebagian temuan itu sudah dilaporkan kepada Kapolri saat itu, Jenderal Pol Da'i Bachtiar untuk ditindaklanjuti. Kemudian dilaporkan kembali kepada Kapolri Jenderal Pol Sutanto, berikut tambahan nama.Yunus juga menjelaskan pemeriksaan rekening dilakukan melalui analisa dari balik meja di kantor, dan tidak turun ke lapangan sebagaimana diberitakan. "Sesuai namanya, kami bertugas menganalisa laporan transaksi. Cukup dari meja di kantor dengan menggunakan database dan informasi tambahan dari pihak penyedia jasa keuangan dari dalam dan luar negeri," katanya.Sementara Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, yang mendampingi Presiden SBY saat menerima Ketua PPATK, menyatakan, Presiden SBY meminta PPATK meluruskan pemberitaan tentang menggelembungnya nilai rekening 15 personel Polri yang dinilai telah terdistorsi."Kami tidak ingin ada distorsi pemberitaan sehingga terjadi tudingan dan tafsiran yang merugikan pihak-pihak lain. Asas praduga tidak bersalah harus dipegang," katanya. (gtp/)