Golkar Yakin JK Bantu Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Pemenangan Pemilu I Golkar Nusron Wahid yakin Wapres Jusuf Kalla (JK) tetap membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 meski tak lagi berpasangan. Apa alasannya?

"Saya yakin pasti akan membantu," kata Nusron di Resto Batik Kuring, SCBD, Jaksel, Sabtu (28/7/2018).

Baca juga: Banggakan Jokowi, Nusron Singgung Alumni UGM Tukang Pidato

Nusron menilai Jokowi dan JK punya hubungan baik. Dia juga optimistis JK akan mendukung Jokowi andai gugatan syarat cawapres yang diajukan Perindo ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya optimistis Pak Jokowi dan JK itu meski nanti pisah dalam arti tak lagi menjadi wakil, saya kira mereka masih punya hubungan baik dan saling membantu," tuturnya.

Baca juga: Banggakan Jokowi, Nusron Singgung Alumni UGM Tukang Pidato

Soal JK yang mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres, Nusron tak mau banyak berkomentar. Namun dia mengakui JK adalah sosok yang komplet sebagai pendamping Jokowi.

"Kalau soal hak politik Pak JK menjadi pihak terafiliasi terkait dalam gugatan MK itu sah saja dan saya hormati pilihan Pak JK karena beliau punya hak konstitusional untuk melakukan itu. Nah, sekarang apakah kemudian diterima atau tidak itu adalah pandangan MK yang berhak memutuskan," sebut Nusron.

Dia kemudian menyebut JK punya tiga keunggulan. Yaitu kecakapan di bidang ekonomi, representasi tokoh Jawa dan luar Jawa, dan kedekatan dengan umat Islam.

"Kalau pak JK itu di mata Jokowi bisa menjawab tiga hal sekaligus. Pertama Pak Jokowi-JK menjawab problem dimensi ekonomi bagaimana kecakapan ekonomi Pak Jokowi itu, penguasaan dan jam terbang dalam menguasai masalah ekonomi. Kedua, Pak JK itu representatif dari Jawa-luar Jawa. Nah, kemudian ketiga fakta pak JK itu lahir dari gerakan Islam dan itu akan mampu menjawab tentang hubungan Pak Jokowi dengan kalangan umat Islam dan tantangan pemilih Islam saat ini," ucap Nusron.

"Tapi handicap-nya beliau masalah UUD. Karena itu ketika beliau menyampaikan ke MK ya monggo. Apapun yang terjadi biar MK yang memutuskan," pungkas dia. (tsa/haf)