DPRD DKI Dinilai Loyo & Arogan

Jakarta - Belasan orang yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota menilai DPRD DKI arogan. Mereka terang-terangan mengecam DPRD yang diam-diam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanah.Aksi yang digelar sekitar pukul 11.00 WIB di depan Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (1/8/2005), tidak diwarnai orasi. Meski demikian aksi mereka tetap menyedot perhatian.Dengan menggunakan topeng dan baju kardus bertuliskan Sutiyoso anti rakyat, PKS vokalnya hilang, DPRD kok bengong saja, dan Sutiyoso teroris penggusuran, mereka beraksi dengan memukul kentongan.Suara kentongan yang memekakkan telinga itu menarik perhatian pejalan kaki dan pengguna jalan di depan gedung DPRD, sehingga arus lalu lintas tersendat.Dalam pernyataan sikapnya, Jaringan Masyarakat Miskin Kota menolak Perpres Nomor 36/2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Mereka juga menuntut Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan raperda tentang pengadaan tanah untuk pembangunan di Jakarta yang akan menggusur rakyat dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Menurut salah satu moderator, Bahir, raperda yang menjadi turunan langsung Perpres Nomor 36/2005 itu kini tengah dibahas secara tergesa-gesa dan diam-diam oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta."DPRD DKI semakin loyo, bukan lagi wakil rakyat yang mengontrol Sutiyoso (Gubernur DKI) dengan kritis, malah ngekor perbuatan jelek Sutiyoso," katanya.Para pendemo juga mendesak Sutiyoso segera mencabut SK Gubernur DKI Nomor 122/2005 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 83/2005 lewat sidang paripurna DPRD. SK dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta itu yang memuat tentang penitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta dan pedoman penetapan nilai ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum di DKI Jakarta, dinilai sangat arogan, tidak bijak dan melecehkan aspirasi rakyat. Bahkan, Sutiyoso diduga gencar mengirim teror penggusuran kepada warga yang terkena proyek Banjir Kanal Timur dan koridor busway.Aksi ini mampu dikendalikan sekitar 40 aparat keamanan dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Gambir. Demo KaryawanSelain mengamankan demo yang digelar Jaringan Masyarakat Miskin Kota, aparat juga mengamankan aksi demo yang digelar karyawan perusahaan tebu yang kantornya persis berhadap-hadapan dengan Gedung DPRD DKI Jakarta.Aksi demo Federasi Serikat Pekerja Mandiri Tembakau, Tebu, dan Gula Indonesia itu diikuti sekitar 40 karyawan. Mereka mengecam sikap perusahaan yang mem-PHK rekan kerja mereka, Daud Sukamto. Putusan terhadap Daud dinilai tidak adil sehingga mereka mendesak perusahaan mempekerjakan rekannya itu lagi. Daud di PHK karena dianggap melanggar aturan perusahaan dan membuat kesalahan berat. (umi/)