Kelola Dana Haji Rp 105 Triliun, Mengapa Kepala BPKH Masih Plt?

Jakarta - UU 32/2014 melahirkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengelola dana umat Rp 105 triliun. Namun setahun berlalu, Kepala BPKH masih Plt yaitu Anggito Abimanyu.

"BPKH harus menjelaskan dan memberikan klarifikasi tentang jabatan atau penjabat 'Plt' Ketua Badan Pelaksana BPKH. Apa dasar hukumnya karena sejauh ini tidak punya landasan legalitas yang jelas," kata Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj dalam siaran pers kepada wartawan, Jumat (27/7/2018).

Kedudukan Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan memilki konsekwensi hukum yang sangat serius. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 'Plt' sama sekali tidak berwenang memutuskan atau mengambil tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

"Seluruh aktivitas BPKH yang menyangkut hal-hal yang strategis harus segera dihentikan termasuk rekrutmen pegawai, investasi baik langsung maupun tidak langsung, di dalam maupun luar negeri, pungutan dana dan sebagainya sampai Ketua Badan Pelaksana BPKH terbentuk," tuntut Musolih.

Baca juga: Ini 14 Orang Calon Pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji

Menurut Mustolih, semua tindakan maupun keputusan 'Plt' Ketua Badan pelaksana BPKH terhadap hal-hal yang bersifat strategis cacat dan batal demi hukum sehingga nantinya akan sangat merugikan jemaah haji.

"BPKH harus memberikan jaminan kepada publik utamanya kepada calon Jemaah haji yang sudah setor dana ke rekening BPKH, bahwa dana mereka aman (safety)," cetus Mustolih.

Baca juga: Soal Pengelolaan Dana Haji, RI Ketinggalan 54 Tahun dari Malaysia

Komnas Haji dan Umrah juga meminta BPKH harus menghentikan sementara penerimaan setoran awal calon jemaah haji. Bila tuntutan-tuntutan tersebut tidak diindahkan, maka Komnas Haji dan Umrah akan mengambil langkah hukum.

"Kami sebagai lembaga yang konsen terhadap nasib jemaah haji dan umrah akan melakukan tindakan dan upaya-upaya yang proporsional dan terukur dalam rangka memberikan perlindungan dan advokasi kepada 3,9 juta calon jemaah haji yang berpotensi dirugikan oleh keputusan-keputusan BPKH yang diduga melanggar hukum. Yang paling mendesak adalah melaporkan BPKH kepada Presiden, DPR dan Ombudsman," pungkas Mustolih.

Baca juga: Lembaga Ini Bakal Kelola Dana Haji Rp 100 Triliun

Sebagaimana diketahui, Jokowi melantik Badan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada 26 Juli 2017. Badan Pelaksana BPKH itu adalah:

1. Ajar Susanto.
2. Rahmat Hidayat.
3. Anggito Abimanyu.
4. Beny Witjaksono.
5. Acep Riana Jayaprawira.
6. Iskandar Zulkarnain.
7. Hurriyah El Islamy.

Setahun berlalu, BPKH belum mempunyai Kepala hingga hari ini. (asp/rvk)